AMPPB Tuding KPU Tak Profesional

9 Februari 2008

PURWOKERTO-Kelompok Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Banyumas (AMPPB) dalam demonya kemarin di KPU menuding pihak penyelenggara pilbup itu tak bisa bekerja secara maksimal dan profesional.

Sejumlah pelanggaran dan permasalahan ternyata tak bisa disikapi secara cepat dan diselesaikan dengan baik. Akibatnya, proses pilbup diduga terjadi banyak peyimpangan di antaranya indikasi politik uang.

Namun kelompok tersebut belum bisa menunjukkan bukti-bukti pelanggaran termasuk yang sudah dilaporkan secara resmi ke panwas maupun polisi. Mereka hanya menunjukan sejumlah temuan dan dugaan pelanggaran seperti kartu pemilih dobel atau ganda.

Demo yang diikuti sekitar 50-an orang itu berlangsung mulai pukul 10.00 mengambil start dari GOR Satria. Ke KPU hanya berjalan beberapa ratus meter. Massa tertahan di pintu gerbang karena barikade aparat sangat ketat. Setelah berorasi sekiar 15 menit, empat perwakilan ditemukan dengan anggota KPU.

Yang masuk yakni Teguh Ismanto (koordinator AMMPB) juga pendukung cabup Bambang Priyono (BP), Isnaeni (tim sukses Aris Wahyudi-Asroru) Titut (relawan dari Karanglewas) dan Silsilia (pendukung Singgih Wiranto).
Setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka berdebat alot dengan dua anggota KPU Iksanto dan Budi Santosa serta bagian sekretariat KPU. Pertemuan juga dipantau langsung oleh pimpinan aparat terkait.
Teguh menyatakan, salah satu dugaan pelanggaran yakni adanya selebaran yang mendiskreditkan tiga pasangan calon. Saat ditanya wartawan, yang didiskreditkan katanya nomer urut dua, tiga dan empat. Pelakunya, kata dia, dari kelompok nomer urut satu. Saat didesak ia belum berani menyebut siapa pelaku yang dimaksud.
Contoh Kartu
Dia juga memperlihatkan contoh kartu pemilih dobel untuk nama satu orang tapi alamat berbeda sehingga dimungkinkan digunakan di dua TPS. Atas sejumlah pelanggaran itu, ia meragukan validitasi hasil penghitungan suara.
''Atas temuan-temuan itu terus apa langkah kongkrit KPU,''tanyanya.
Isnaeni berulang kali meminta pihak KPU untuk memperlihatkan aturan yang terkait dengan seleksi PPS dan KPPS. Karena menurutnya, ada indikasi perekrutan KPPS tak sesuai ketentuan sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan. Kubunya mengaku menemukan ada sejumlah laporan kejanggalan. Namun belum bisa disebutkan petugas KPPS maupun PPS mana saja.

Silsilia menyatakan, tak mempermasalahkan siapa pun calon yang terpilih. Dia lebih menyoroti kinerja KPU yang dinilai masih buruk dan belum bekerja secara profesional. Penanganan pilkada dinilai belum maksimal sehingga bisa berdanpak bagi penyelenggaraan pilkada selanjutnya seperti pilgub dalam waktu dekat ini. Titut menegaskan, siap memberikan bukti-bukti dugaan pelanggaran terutama politik uang.

Dialog akhirnya berakhir tampa keputusan yang jelas. Pendemo menyatakan akan mendatangi KPU lagi menagih tindaklanjuti dari tuntutan yang disampaikan. (G22-55)