AMPPB Akan Demo KPU

LINTAS KEDU-BANYUMAS

18 Februari 2008
PURWOKERTO-Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Banyumas (AMPPB) rencananya hari ini akan mendemo KPU Banyumas. Hal itu dilakukan setelah rencana aksi untuk membatalkan rapat pleno penetapan hasil perhitungan suara dan pasangan terpilih, Sabtu lalu gagal. Demo kali ini juga masih dalam masa uji publik, tiga hari setelah penetapan.

Koordinator AMPPB, Teguh Ismanto dalam keterangan persnya kemarin menyatakan, demo di KPU akan dilakukan mulai sekitar pukul 09.00. Demo tersebu, katanya, juga sudah disetujui oleh pihak kepolisian setelah pihaknya memberitahukan dua lalu. Soal berapa massanya, ia belum bersedia bercerita. Namun informasi awal, yang diorganisasi aliansi itu sekitar 600 orang. Namun informasi lain massa yang akan dikerahkan mencapai dua ribuan.
''Besok (hari ini) kami pastikan demo bisa dilakukan. Kami ingin mendesak KPU agar membatalkan penetapan dan melakukan penghitungan suara secara ulang, bukan perhitungan rekapitulasinya. Sebab kami sinyalir banyak kartu pemilih yang tidak sah itu akibat kesalahan KPU,'' ujarnya.

Saksi BP Mengadu

Pihaknya kemarin juga menerima pengaduan dari saksi pasangan Bambang Priyono-Tossy Aryanto dari Ajibarang, Opang. Opang menceritakan, saat perhitungan model quick count dan perhitungan pihak PPK maupun pendukung BP, pasangan tersebut kalah. Namun saat malam harinya dihitung ulang dilakukan ternyata di kecamatan itu, BP-Tossy unggul. Semula yang unggul adalah pasangan Singgih Wiranto-Laily Sofiyah.

''Ada kemungkinan terjadi manipulasi data. Ini bisa saja terjadi di kecamatan lain, tetapi kenapa KPU tidak tanggap,'' ujar Teguh menirukan pernyataan Opang saat mengadu di sekretariat AMPPB Perumahan Limas Agung, kemarin.
Pihaknya juga mengaku menunggu laporan dari Tambaksari, Kecamatan Sumbang mengenai dugaan politik uang. Kalau bukti-buktinya lengkap, dalam masa uji publik maupun batas waktu pelaporan di Panwas (tujuh hari) akan langsung disampaikan kepada penyelenggara pilbup itu.

''Saat penetapan hasil perhitungan saksi tiga calon juga tak datang dan tak ikut tandatangan. Itu karena ada kejanggalan-kejanggalan tapi tidak direspon cepat oleh KPU. Kami mensinyalir kerusakan kartu yang tak sah mencapai 25.000 menyangkut coblos lurus itu karena salah persepsi dan kurang sosialisasi oleh KPU,'' ceritanya. (G22-55)