Marjoko dinilai tak punya 'sense of crisis'

PURWOKERTO - Pro dan kontra pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Marjoko-Ahmad Husain yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah, kian memanas. Kalangan DPRD menilai hal tersebut sebagai sebuah pemborosan.

Sementara pihak Marjoko menyatakan siap menanggung seluruh biaya pelantikan jika memang ada yang keberatan dengan nominal biaya pelantikan.

Ketua Komisi C DPRD Banyumas, H Subur Widadi BA, Selasa (8/4) mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak mempermasalahkan berapa pun besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelantikan, asalkan transparan. Namun, kondisi saat ini sebagian APBD tersedot untuk gaji pegawai. Sehingga perlu dilakukan penghematan dalam semua hal, termasuk anggaran untuk acara pelantikan bupati terpilih.

"Sekarang ini alokasi untuk belanja publik sangat minim, sehingga perlu penghematan. Kalau untuk acara pelantikan saja menelan biaya ratusan juta, ya sangat disayangkan," kata Subur.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Banyumas, Hendro Kuncoro. Menurut dia, besarnya anggaran pelantikan menunjukkan kalau bupati terpilih kurang memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis. Sekarang ini masyarakat Banyumas sedang dibelit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kalau bupati terpilih peka terhadap kesulitan ekonomi masyarakat, seharusnya pelantikan dilaksanakan secara sederhana saja dan tidak perlu menghambur-hamburkan APBD untuk biaya pelantikan," jelasnya.

Siap ambil alih
Menanggapi kontra atas biaya pelantikan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Marjoko, Wisnu Suhardono mengatakan, jika DPRD keberatan dengan besarnya alokasi anggaran untuk pelantikan, maka pihaknya siap mengambil alih. Pengusaha kelas internasional ini menegaskan, pihaknya tidak ingin dituding menggunakan fasilitas pemerintah untuk acara pelantikan.

"Saya tidak mau belum apaapa Pak Marjoko sudah dituding menggunakan uang negara untuk kepentingan kerabatnya. Karena itu, kalau memang ada pihak-pihak yang keberatan dengan besarnya biaya pelantikan, saya siap mengambil alih semua biaya," tegas Wisnu.

Lebih lanjut adik kandung Marjoko ini mengatakan, sebenarnya sikap DPRD sangat konyol. Mengingat alokasi anggaran pelantikan sudah disetujui oleh DPRD.

"Tidak mungkin eksekutif mengalokasikan anggaran tanpa persetujuan DPRD, jadi ini namanya konyol, menyetujui sendiri sekarang diprotes sendiri, " katanya. hef-T/wawasanj