The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 10/05/1999 12:00 AM
PURWOKERTO, Central Java: A senior regency official here has drawn attention to the fact that only 10 percent of the 4,366 officials working at the Banyumas administration have been educated beyond high school.
Regional Secretary Soediman said the low education level would be a drawback to the administration, especially when the new law on regional autonomy was in place. The law is expected to take effect in 2001.
""We realize our weakness. Nevertheless, it's not an easy task for us to add or reduce our staff. Everything still depends on the central government,"" Soediman said.
To overcome the education problem, he said that the regional administration and Jenderal Soedirman University had agreed on a joint program whereby 70 local officials could be sent to the university to enhance their skills.
In return, the university would receive full cooperation for any researchinvolving the administration, he
Thursday, June 5, 2008
Education level in Banyumas still low
Agus Maryono , The Jakarta Post , Purwokerto | Thu, 06/05/2008 10:12 AM | The Archipelago
The low education level in Banyumas regency, Central Java, is because of high costs preventing poorer parents from enrolling their children in more advanced level schools, the local education office says.
Based on its 2008 data, 7 percent of the regency's population of 1.5 million graduated from high school and only 1.8 percent from university, while the majority, or 64 percent, finished elementary school.
"We are very concerned and will continue urging the executive body to set aside 20 percent of its budget for education in Banyumas," vice speaker of Commission A at the local legislature, Muhsonudin, told The Jakarta Post on Tuesday.
Muhsonudin, a National Awakening Party faction member, said the Banyumas regency administration had only a tiny budget for education.
"The regency has earmarked only 8 percent of its total budget for education despite the fact that it could actually be as high as 15 percent," he said.
He said the regency budget was Rp 900 billion (US$100 million) last year and not much different this year.
"However, most of these funds are still used for routine expenditure and matters which we think are less strategic, such as funds for official trips," Muhsonudin said.
He says the administration has yet to put education on the priority list, as is evident from the 8 percent allocation this year.
"We have done our best, but apparently the council has other political priorities. Members have their own interests and those with the most seats will win," he said.
Separately, Banyumas Education Office head Haris Nurtiono said the low level of education among people in the regency was linked to the prevelance of poverty.
"This is particularly true now when the prices of basic needs have risen due to the fuel price increase. I'm certain this will mean the level of education will gradually drop," Haris told the Post.
He said his office had been providing scholarships to needy students since last year, especially to elementary school students.
"We earmarked Rp 6 billion for the purpose, with each needy student receiving Rp 600,000," Haris said.
He acknowledged, however, that this sum was insignificant because it was just for the enrollment fees to be admitted to junior high school.
"We will try to seek other ways to help the needy so they can continue studies until senior high school at least," Haris said.
The low education level in Banyumas regency, Central Java, is because of high costs preventing poorer parents from enrolling their children in more advanced level schools, the local education office says.
Based on its 2008 data, 7 percent of the regency's population of 1.5 million graduated from high school and only 1.8 percent from university, while the majority, or 64 percent, finished elementary school.
"We are very concerned and will continue urging the executive body to set aside 20 percent of its budget for education in Banyumas," vice speaker of Commission A at the local legislature, Muhsonudin, told The Jakarta Post on Tuesday.
Muhsonudin, a National Awakening Party faction member, said the Banyumas regency administration had only a tiny budget for education.
"The regency has earmarked only 8 percent of its total budget for education despite the fact that it could actually be as high as 15 percent," he said.
He said the regency budget was Rp 900 billion (US$100 million) last year and not much different this year.
"However, most of these funds are still used for routine expenditure and matters which we think are less strategic, such as funds for official trips," Muhsonudin said.
He says the administration has yet to put education on the priority list, as is evident from the 8 percent allocation this year.
"We have done our best, but apparently the council has other political priorities. Members have their own interests and those with the most seats will win," he said.
Separately, Banyumas Education Office head Haris Nurtiono said the low level of education among people in the regency was linked to the prevelance of poverty.
"This is particularly true now when the prices of basic needs have risen due to the fuel price increase. I'm certain this will mean the level of education will gradually drop," Haris told the Post.
He said his office had been providing scholarships to needy students since last year, especially to elementary school students.
"We earmarked Rp 6 billion for the purpose, with each needy student receiving Rp 600,000," Haris said.
He acknowledged, however, that this sum was insignificant because it was just for the enrollment fees to be admitted to junior high school.
"We will try to seek other ways to help the needy so they can continue studies until senior high school at least," Haris said.
Wednesday, May 28, 2008
Dua Pejabat Dinas Pendidikan Ditahan
28 Mei 2008
PURWOKERTO-Dua pejabat Dinas Pendidikan Banyumas, yakni Kepala Bidang Pendidikan Dasar Erna Purnomowati serta Kasi Sarana dan Prasarana Eko Ngesti ditahan kejaksaan, kemarin.
Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat untuk bantuan rehabilitasi sekolah-sekolah dasar yang rusak,
Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi atas bantuan dari APBN 2007 untuk perbaikan 37 sekolah di Banyumas. Masing-masing sekolah menerima Rp 129.000.600 atau total Rp 4.795.300.000. Bantuan tersebut disalurkan sekitar November. Saat disalurkan diduga penerima telah dikondisikan memotong bantuan itu untuk disalurkan kepada beberapa oknum pejabat di Dinas Pendidikan.
Namun berdasarkan pengakuan Erna dan Eko serta keterangan beberapa saksi, Kejaksaan Negeri Purwokerto baru menetapkan dua tersangka. Setelah diperiksa hingga sekitar pukul 16.30, mereka dinyatakan ditahan. Tersangka dititipkan di rumah tahanan Banyumas.
Saat ditahan keduanya masih menggunakan pakaian dinas. Kuasa hukumnya, Happy Sunaryanto SH, mendampingi sejak pagi. Saat dibawa ke mobil tahanan erna dan Eko berusaha menutupi wajahnya agar terhindar dari sorotan kamera dan jepretan para wartawan.
Erna menangis sesaat setelah jaksa yang menangani memberitahu mereka ditahan. Sebaliknya, Eko kelihatan tenang. Ketika ditanya Suara Merdeka di sela-sela pemeriksaan siang harinya, Eko enggan berkomentar. Begitu pula Erna yang memilih bungkam.
Kepala Kejaksaan Negeri Dyah Srikanti melalui Kasi Pidana Khusus Ansori dan Kasubsi Penyidikan Agus Suhartanto menjelaskan uang yang diduga dikorupsi Rp 229.585.000. Itu berasal dari pengondisian terhadap penerima bantuan untuk menyetor masing-masing Rp 6.205.000.
’’Selain itu, fee atau diskon dari SMK 2 yang menangani masalah perencanaan dan pengawas untuk pembuatan rencana anggaran biaya (RAB). Nilainya sekitar Rp 64 juta,’’ jelas Ansori.
Menurut Ansori, mereka ditahan karena memenuhi syarat formal, yakni melanggar Pasal 1 dan 2 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 12b UU No 20/2001 juga tentang Korupsi. ’’Keterangan 40 saksi lebih mengarah kepada dua tersangka tersebut. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru karena kasusnya masih berkembang,’’ tandasnya.
Agus menambahkan dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa dan dua tersangka awal, sekolah dikondisikan untuk iuran dengan alasan sebagai pengganti biaya operasional atau tali asih. (G22,in-27)
PURWOKERTO-Dua pejabat Dinas Pendidikan Banyumas, yakni Kepala Bidang Pendidikan Dasar Erna Purnomowati serta Kasi Sarana dan Prasarana Eko Ngesti ditahan kejaksaan, kemarin.
Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat untuk bantuan rehabilitasi sekolah-sekolah dasar yang rusak,
Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi atas bantuan dari APBN 2007 untuk perbaikan 37 sekolah di Banyumas. Masing-masing sekolah menerima Rp 129.000.600 atau total Rp 4.795.300.000. Bantuan tersebut disalurkan sekitar November. Saat disalurkan diduga penerima telah dikondisikan memotong bantuan itu untuk disalurkan kepada beberapa oknum pejabat di Dinas Pendidikan.
Namun berdasarkan pengakuan Erna dan Eko serta keterangan beberapa saksi, Kejaksaan Negeri Purwokerto baru menetapkan dua tersangka. Setelah diperiksa hingga sekitar pukul 16.30, mereka dinyatakan ditahan. Tersangka dititipkan di rumah tahanan Banyumas.
Saat ditahan keduanya masih menggunakan pakaian dinas. Kuasa hukumnya, Happy Sunaryanto SH, mendampingi sejak pagi. Saat dibawa ke mobil tahanan erna dan Eko berusaha menutupi wajahnya agar terhindar dari sorotan kamera dan jepretan para wartawan.
Erna menangis sesaat setelah jaksa yang menangani memberitahu mereka ditahan. Sebaliknya, Eko kelihatan tenang. Ketika ditanya Suara Merdeka di sela-sela pemeriksaan siang harinya, Eko enggan berkomentar. Begitu pula Erna yang memilih bungkam.
Kepala Kejaksaan Negeri Dyah Srikanti melalui Kasi Pidana Khusus Ansori dan Kasubsi Penyidikan Agus Suhartanto menjelaskan uang yang diduga dikorupsi Rp 229.585.000. Itu berasal dari pengondisian terhadap penerima bantuan untuk menyetor masing-masing Rp 6.205.000.
’’Selain itu, fee atau diskon dari SMK 2 yang menangani masalah perencanaan dan pengawas untuk pembuatan rencana anggaran biaya (RAB). Nilainya sekitar Rp 64 juta,’’ jelas Ansori.
Menurut Ansori, mereka ditahan karena memenuhi syarat formal, yakni melanggar Pasal 1 dan 2 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 12b UU No 20/2001 juga tentang Korupsi. ’’Keterangan 40 saksi lebih mengarah kepada dua tersangka tersebut. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru karena kasusnya masih berkembang,’’ tandasnya.
Agus menambahkan dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa dan dua tersangka awal, sekolah dikondisikan untuk iuran dengan alasan sebagai pengganti biaya operasional atau tali asih. (G22,in-27)
Subscribe to:
Posts (Atom)
.jpg)
