Ujian Nasional Pasca-Keputusan MA

Friday, 4 December 2009 (03:07) | 989 pembaca | 141 komentar | Print this Article
Bagikan

Teka-teki jadi atau tidaknya Ujian Nasional (UN) 2010 digelar terjawab sudah setelah Depdiknas, melalui Sekjen Dody Nandika, menyatakan bahwa UN tahun 2010 akan tetap berlangsung, sebab hingga kini Depdiknas belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi tentang UN (Kompas, 3 Desember 2009). Menurutnya, jika dicermati, ada tiga poin dari putusan MA dan tidak ada satu pun yang melarang UN. Poin pertama adalah tergugat diperintahkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan serta guru sebelum menjalankan proses pendidikan. Itu sudah dilakukan Depdiknas dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Poin kedua, tergugat diperintahkan juga oleh MA untuk membuat satu skema respon terhadap siswa yang gagal UN atau siswa yang menjadi korban UN, sehingga tidak mengalami stres yang berat. Hal itu, menurut Dodi, sudah dijawab dengan akan diselenggarakannya ujian ulangan yang merupakan skema baru pada tahun ini, karena tahun sebelumnya tidak ada. Dengan adanya ujian ulangan, masih ada kesempatan bagi siswa jika gagal atau tidak lulus pada ujian tahap pertama, tegasnya. Poin ketiga, pihaknya juga diperintahkan MA untuk meninjau kembali dan memperbaiki sistem pendidikan dasar secara umum dan itu sudah dilakukan dengan dikeluarkan undang-undang guru dan dosen, undang-udang BHP, juga undang-undang perpustakaan.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang selama ini mencuat ke permukaan, UN perlu dikembalikan ke “khittah”-nya sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Artinya, UN jangan dijadikan sebagai penentu kelulusan, tetapi sebagai alat untuk memotret dan memetakan mutu pendidikan secara nasional, sehingga bisa diketahui sekolah mana yang sudah memenuhi standar mutu dan yang belum. Sekolah yang belum memenuhi standar mutu pendidikan perlu terus dikawal, dilengkapi sarana, prasarana, dan fasilitasnya, serta ditingkatkan mutu gurunya, sehingga bisa terus berkembang secara dinamis dan siap bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang jauh lebih maju.

Kenyataan menunjukkan, dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan telah mengakibatkan merebaknya budaya kecurangan massal dan tak pernah tuntas tertangani. Yang lebih ironis, UN bukan lagi sebagai alat untuk mengukur dan menguji kompetensi peserta didik, melainkan telah jauh menyimpang sebagai alat pencitraan pejabat publik di daerah. Tidak sedikit pejabat daerah yang menjadikan keberhasilan UN sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar, sehingga mereka berupaya dengan berbagai macam cara agar tingkat kelulusan UN di wilayahnya bisa mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai target kelulusan, dibentuklah Tim Sukses UN untuk mengawal pelaksanaan dan hasil UN. Akibatnya bisa ditebak, UN bukan lagi sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan sebagai tujuan untuk meningkatkan citra dan marwah daerah.

UNKalau mau jujur, UN selama ini justru telah mereduksi makna pendidikan hakiki. Yang berupaya serius agar bisa lulus bukan peserta didik, melainkan para pemangku kepentingan pendidikan untuk mencapai target-target tertentu. Tak heran apabila UN hanya menjadi rutinitas tahunan yang telah kehilangan aura dan wibawa. Tak ada energi positif yang terpancar dari balik pelaksanaan UN selama ini. Menjelang UN bukannya siswa yang repot, melainkan para pejabat dan birokrat pendidikan mulai lapis atas hingga lini bawah. Guru pun kalang kabut, bahkan mengidap stress tahunan akibat mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari berbagai sisi. Menjelang UN, seorang guru mesti berangkat pagi-pulang sore untuk melakukan adegan-adegan akrobatik di kelas guna men-drill siswanya dengan berbagai trik dan kiat demi memenuhi ambisi dan gengsi atasannya. Mereka pun tak jarang mesti mengorbankan kepentingan suami dan anak-anak di rumah. Sebuah pemandangan yang biasa apabila keluarga guru kehilangan sebagian kebahagiaan menjelang UN. Suami uring-uringan, anak-anak pun merasa kurang mendapatkan sentuhan perhatian dan kasih sayang.

Yang lebih menyedihkan, siswa justru kehilangan greget untuk belajar keras karena telah terperangkap dalam kubangan budaya instan. UN bukan lagi sebagai sesuatu yang “sakral”, melainkan hanya dianggap sebuah adegan drama yang sarat dengan kepura-puraan.

Kalau memang UN hendak didesain sebagai “starting point” peningkatan mutu pendidikan, harus ada perubahan mendasar tentang sistem dan mekanismenya. Pertama, serahkan sepenuhnya penentuan kelulusan kepada sekolah dengan menggunakan rambu-rambu dan standar kelulusan secara nasional. Harus ada pemantauan sistemik terhadap proses penilaian kompetensi siswa secara jujur, fair, dan objektif, sehingga tak memungkinkan sekolah untuk melakukan manipulasi penilaian. Kedua, kualitas soal UN harus benar-benar valid sehingga mampu membedakan siswa yang berotak cemerlang dan siswa yang berotak pas-pasan. Jangan sampai anak-anak cerdas justru terbonsai dan harus jadi tumbal pendidikan akibat soal UN yang diragukan mutunya. Sebaliknya, siswa yang kehilangan etos belajar dan bermental pemalas justru termanjakan dengan mendapatkan hasil UN yang bagus dan memuaskan. Ketiga, harus ada sinkronisasi antara kurikulum yang teraplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan sistem UN yang dilaksanakan. Selama ini, UN terkesan menjadi sebuah entitas yang terlepas dari kurikulum. Menjelang UN, siswa tak pernah mendapatkan layanan pendidikan yang inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, lantaran mereka hanya dilatih untuk menjadi penghafal kelas wahid, tak ubahnya seperti simpanse dalam permainan sirkus.

Semoga “teguran” MA benar-benar menjadi “warning” buat Depdiknas dalam menggelar UN yang lebih mencerdaskan dan mencerahkan, sehingga UN bisa menjadi alat yang sahih untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebuah tantangan yang tidak mudah bagi Pak Muhammad Nuh sebagai Mendiknas di awal pengabdiannya. ***

Pendidikan.Network

Pendidikan.Network ini dimaksudkan untuk merangkum informasi yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan yang terjadi dan untuk menyajikan sumber umum serta jaringan komunikasi forum bagi administrator sekolah, para pendidik dan para peminat lainnya. [Informasi Langganan Baru]
"18.000 Sekolah Telah Tersambung Jardiknas"
(Sekretaris Jenderal Depdiknas Doddy Nandika)

"Dodi menambahkan, di daerah-daerah terpencil infrastruktur-infrastruktur dasar tersebut masih banyak yang belum tersedia. Padahal, total sekolah yang ada di Indonesia mencapai sekitar 300.000 unit dari jenjang dasar sampai atas."

Setelah 3 tahun baru 18.000 dari 300.000 sekolah sambung ke Jardiknas. Muapun target utama "daerah-daerah terpencil...masih banyak yang belum tersedia". Tahun berapa Jardiknas akan siap menjadi salah satu strategi pendidikan nasional? Biayanya sampai sekarang berapa?

*

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa Jardiknas dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah di mana? Mutu dan Jumlah bahannya bagaimana?
*

Dari 18.000 sekolah itu, berapa sekolah mempunyai rasio lebih dari 1 komputer untuk 20 siswa? Soalnya rasio 1:20 (sekarang 1:2000) adalah target Depdiknas untuk tahun 2015 dan ini hanya cukup untuk mengajar Mata Pelajaran TIK (paling 2 sampai 4 jam seminggu, kan?). Berarti sekolah-sekolah akan perlu jauh lebih banyak komputer dari 1:20 kalau ingin menggunakan komputer untuk mata pelajaran yang lain, kan?
*

Siapa yang bertangungjawab untuk pemiliharaan komputer-komputer sebanyak ini, Depdiknas? Banyak sekolah di "daerah-daerah terpencil" sedang kurang anggaran untuk memperbaiki papan tulis atau dindingnya, kan?

Apakah Rencana Jardiknas Masuk Akal?

Padahal, Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll.

"Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak yang rusak!

Kapan kita akan menghadapi isu-isu yang terbukti meningkatkan mutu pendidikan? Pendidikan Yang Terbaik Masih Adalah: Pendidikan Berbasis-Guru yang Mampu dan Sejahtera, di Sekolah yang Bermutu, dengan Kurikulum yang Sesuai dengan Kebutuhan Siswa-Siswi dan "Well Balanced" (seimbang, dengan banyak macam keterampilan termasuk teknologi), yang Diimplementasikan secara PAKEM (Pembelajaran Kontekstual). ("Mampu" termasuk Kreatif)
"Ujian Nasional Tetap akan Diberlakukan"
(Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh)

"Ia juga mengatakan bahwa program 100 hari dirinya sebagai Mendiknas akan lebih fokus pada perampungan program sambungan internet untuk 17.500 sekolah di Indonesia. Program itu akan menjangkau semua tingkatan sekolah mulai sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA)"

Di mana buktinya bahwa Internet akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah?
Sebetulnya ada banyak isu dengan anak sekolah mengakses Internet, kan?
Prioritas siapa ini? Paling menguntungkan siapa?

Padahal.... Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll, dan Korupsi Terjadi di Semua Level Penyelenggara Pendidikan, dan UN Tidak Ciptakan Proses Belajar Kreatif, dan kita perlu Setop Kurikulum Merugikan Siswa, juga 70% Lulusan SMA Tanpa Keterampilan Cari Kerja, dan Kemampuan Guru Harus Ditingkatkan (Secara Efektif), dan Ribuan Anak Cacat Usia Sekolah Belum Terlayani, dan Pendidikan Berkualitas Hanya untuk Orang Berduit, dan .........

PASTI KORUPSI DI BIDANG PENDIDIKAN HARUS MENJADI PRIORITAS UTAMA KAN? "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)
Bagaimana program meningkatkan mutu pendidikan yang mana saja dapat berhasil selama korupsi di bidang pendidikan tetap begini?
"DBE3 Telah Memenuhi Permintaan Presiden!"
(Inovasi Pendidikan DBE/USAID)

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat membuka Temu Nasional 2009 di Jakarta, 29 Oktober 2009, menyatakan, “Saya minta Menteri Pendidikan Nasional untuk mengubah metodologi belajar-mengajar yang ada selama ini. Sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah jangan hanya gurunya yang aktif , tetapi harus mampu membuat siswanya juga aktif.” (Kompas, 30 Oktober 2009)

Sejak tahun 2005 hingga sekarang, DBE3 menyelenggarakan pelatihan bagi guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SMP/MTs di enam provinsi yang berfokus pada pengembangan pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif dalam proses belajar. Apa yang dilakukan oleh DBE3 sejalan dengan pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lengkap....
Dengan Program DBE3 Bersama Teknologi Tepat Guna (Appropriate Technology)
Kita Dapat Membuat Pendidikan Standar Dunia
(Phillip Rekdale - Pendidikan Network)

"KPAI: Pemerintah Harus Patuhi Putusan MA"
(Juru bicara Mahkamah Agung, Hatta Ali)

"Dengan itu, MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007, yang menyatakan bahwa pemerintah telah lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN. Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana, sekaligus akses informasi yang lengkap di daerah sebelum pelaksanaan UN."

"Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Hadi Supeno, Jumat, meminta pemerintah mematuhi putusan MA dengan tak lagi menyelenggarakan UN tahun ajaran 2010 dan tahun-tahun berikutnya sampai pemerintah bisa memenuhi kewajibannya menyediakan standar pendidikan lain secara memadai."

Yang jelas, kami di Pendidikan Network sangat setuju bahwa "pemerintah juga dinilai lalai" kalau melihat dari isu-isu seperti:

*

"Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak yang rusak!
*

"JAKARTA - Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) menilai, program sertifikasi guru tidak dapat meningkatkan profesionalisme guru. Alasannya, program itu amat ber­kaitan dengan pemberian tunjangan profesi. Bukan dengan peningkat­an kompetensi mengajar mereka".
*

Maupun memalukan: "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya desentralisasi pendidikan yang disertai rendahnya kontrol atas dinas pendidikan dan jajarannya." ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009)

Informasi Isu-Isu Pendidikan Yang Lebih Lengkap

Mengapa Depdiknas sibuk dengan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), padahal kebanyakan sekolah belum Sekolah Bertaraf Nasional (SBN) saja? Bagaimana kita dapat menilaikan hasilnya siswa-siswi secara nasional oleh sekolah-sekolah yang belum SBN, apa lagi puluhan ribu sekolah adalah rusak atau ambruk?

Apa lagi, Depdiknas kelihatannya masih ingin membagi uang untuk teknologi seperti e-Learning dan Internet yang tidak begitu bermanfaat di tingkat sekolah di negara maju yang mempunyai infrastruktur apa lagi di Indonesia di mana ada "Satu Komputer Untuk 2.000 Siswa dan dari jumlah total yang mencapai 200.000 sekolah, sekitar 182.500 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Indonesia belum terakses internet". Kebanyakan sekolah belum mempunyai cukup komputer untuk mengajar Mata Pelajaran TIK (yang penting untuk semua anak), apa lagi menggunakan komputer untuk pembelajaran, kan?
Meratakan Mutu Pendidikan dan Kesempatan Untuk Semua Anak Dulu!

Apakah adil kalau kita menilaikan siswa-siswi secara Ujian Nasional sebelum semua sekolah sudah aman, nyaman, kondusif maupun Bertaraf Nasional untuk semua pelajar?

"Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak"
(Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran)

Friday, November 13, 2009 10:05:00 -- PESAWARAN--MI: Sekitar 80% gedung sekolah di kabupaten Pesawaran, Lampung itu rusak. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, ditemukan hampir 80% gedung sekolah yang tersebar di wilayah Pesawaran rusak dan perlu perbaikan, kata dia Pesawaran, Jumat (13/11).
"Gedung Sekolah Rusak" - Ahhhh... Biasa, Kan?
Pasti Sekolah Rusak & Korupsi Adalah Prioritas Utama Depdiknas Kan?
"Menurut Febri, selama kurun waktu 2004-2009
Kerugian negara mencapai Rp 243,3 miliar."

"Arah Kebijakan Pendidikan Nasional Belum Jelas"
(Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar)

"Di sisi lain, kata Heri, penyediaan internet secara massal di sekolah juga masih menyisakan masalah. Mendiknas sebelumnya, kata Heri, ternyata masih menunggak utang internet miliaran rupiah. Karena itu kami meminta agar Mendiknas dapat menuntaskannya penyelesaian utang tersebut terlebih dahulu, ujar Heri."
Mengapa Internet Masuk Sekolah DiDukung Oleh Banyak Bisnis?

Apakah Teknologi Adalah Solusi Untuk Pendidikan?


"Peningkatan Kualitas Guru Jadi Target Program 100 Hari Depdiknas"
(Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh)

Pendidikan Indonesia Terbaik di Dunia?

May 23rd, 2007 | Education

Pendidikan terbaik di dunia? Bukan Harvard, bukan Amerika, juga bukan Inggris, apalagi Indonesia — melainkan Finlandia, negeri yang paling tidak korup di muka bumi ini. Hebatnya, Finlandia tak cuma jagoan mendidik anak-anak “normal,” tapi juga unggul dalam pendidikan bagi anak-anak yang lemah mental. Pendek kata, Finlandia berhasil membuat seluruh anak didiknya cerdas — tak peduli yang normal atau yang lemah mental.

Finlandia mengalahkan 40 negara lain di dunia berdasar survei PISA yang dilakukan oleh OECD tahun 2003. Tes komprehensif dilakukan melalui pengukuran kemampuan mathematics, reading, science, dan problem solving yang nantinya ditujukan untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan. Tes ini dilakukan per tiga tahun — tes terakhir dilakukan pada tahun 2006 dan hasilnya baru akan keluar akhir 2007. Mau tahu di mana posisi Indonesia?
Perolehan Skor

Mathematics (rata-rata 484,84)

* Hong Kong-China (550,38)
* Finlandia (544,29)
* Korea Selatan (542,23)
* Belanda (537,82)
* Liechenstein (535,80)
* …..
* …..
* Brazil (356,02)
* Tunisia (358,73)
* Indonesia (360,16)
* Mexico (385,22)
* Thailand (416,98)

Reading (rata-rata 480,22)

* Finlandia (543,46)
* Korea Selatan (534,09)
* Kanada (527,91)
* Australia (525,43)
* Liechtenstein (525,08)
* …..
* …..
* Tunisia (374,62)
* Indonesia (381,59)
* Mexico (399,72)
* Brazil (402,80)
* Serbia (411,74)

Science (rata-rata 487,77)

* Finlandia (548,23)
* Jepang (547,64)
* Hong Kong-China (539,50)
* Korea Selatan (538,43)
* Liechtenstein (525,18)
* …..
* …..
* Tunisia (384,68)
* Brazil (389,62)
* Indonesia (395,04)
* Mexico (404,90)
* Thailand (429,06)

Problem Solving (rata-rata 485,20)

* Korea Selatan (550,43)
* Hong Kong-China (547,89)
* Finlandia (547,61)
* Jepang (547,28)
* Selandia Baru (532,79)
* …..
* …..
* Tunisia (344,74)
* Indonesia (361,42)
* Brazil (370,93)
* Meksiko (384,39)
* Turki (407,53)

Skor Total (rata-rata 484,51)

* Finlandia (545,90)
* Korea Selatan (541,29)
* Hong Kong-China (536,83)
* Jepang (531,79)
* Liechtenstein (528,87)
* …..
* …..
* Tunisia (365,69)
* Indonesia (374,55)
* Brazil (379,84)
* Meksiko (393,56)
* Thailand (422,73)

Resep Sukses Finlandia

Dari segi anggaran, Finlandia agak sedikit lebih tinggi dari negara lain — walau bukan yang tertinggi. Kegiatan sekolah juga hanya 30 jam per minggu. Tapi guru-guru di Finlandia adalah pilihan dengan kualitas terbaik. Untuk menjadi guru jauh lebih ketat persaingannya ketimbang melamar Fakultas Hukum atau Kedokteran. Guru juga diberi kebebasan dalam kurikulum, text-book, hingga metode pengajaran dan evaluasi.

Sistem pendidikan Finlandia memang unik. Remedial tidak dianggap sebagai kegagalan tapi untuk perbaikan. Orientasi dibuat untuk tujuan-tujuan yang harus dicapai. Penekanan ada di proses, bukan hasil. PR dan ujian tak musti dikerjakan dengan sempurna — yang penting murid menunjukkan adanya usaha. Ujian justru dipandang sebagai penghancur mental siswa.

Sejak awal, murid diajari bertanggung jawab mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka didorong untuk bekerja secara independen. Guru tidak mesti selalu mengontrol mereka. Proses pembelajaran berjalan dua arah. Suasana sekolah boleh dibilang jadi lebih cair, fleksibel, dan menyenangkan. Namun efektif.

Guru juga tak pernah mengkritik murid yang justru dinilai membuat murid malu dan menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Murid “boleh” berbuat kesalahan, namun guru akan memintanya untuk membandingkan dengan hasil sebelumnya. Memang tak ada sistem ranking di sini sehingga siswa merasa confident dan nyaman terhadap dirinya. Ranking dipandang hanya membuat guru berfokus pada murid-murid terbaik saja, bukan ke seluruh murid.

Finlandia sukses menggabungkan kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Di Finlandia, perbedaan antara murid berprestasi baik dan murid yang kurang sangatlah kecil. Kata seorang guru di Finlandia, “Kalau saya gagal dalam mengajar seorang murid, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya!”

Sedangkan di Indonesia malah ada sejumlah guru dan kepala sekolah yang dengan bangga tidak menaikkelaskan anak didiknya. Gagal mendidik kok bangga.
Pendidikan di Indonesia

Menikmati pendidikan belasan tahun di Indonesia membuat saya miris. Penilaian berorientasi hasil, bukan proses. Pembinaan mengabaikan EQ dan SQ. Isinya hafalan, cara cepat membabat soal, dan “ilmu” yang ketika diingat malah makin membuat lupa — tanpa penekanan soal pemikiran kritis dan pembentukan sikap mental positif. Trilogi dasar aspek pendidikan kognitif-psikomotor-afektif (sengaja?) diabaikan.

Di Indonesia, kualitas guru di Indonesia juga masih (maaf) memprihatinkan. Lulusan sekolah menengah yang jempolan biasanya lari ke tempat yang mentereng: Ilmu Kedokteran, Teknik, Ekonomi, dan sebagainya. Praktis, mereka yang masuk Ilmu Pendidikan adalah “sisa” yang gagal bersaing masuk ke jurusan elit.

Contoh lain adalah UAN yang baru saja lewat beberapa waktu lalu. Sesuai PP 19/2005, UAN adalah indikator kelulusan. Namun banyak yang menilai UAN tak bermanfaat karena hanya mengkondisikan penyelewengan — demi anak didik dan sekolah terangkat citranya. Guru, kepala sekolah, dan bahkan pejabat daerah terlibat jadi tim sukses. Passing grade ditetapkan, tapi sarana, prasarana, dan sumberdaya belum terkondisikan. Begitu hasil jeblok, segala cara agar murid lulus, bukan dengan introspeksi. We want to look good, but didn’t want to be really good.

Sebagian menyayangkan jerih payah tiga tahun hanya ditentukan dalam tiga hari. Banyak murid cerdas diterima SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tapi gagal dalam UAN. Murid cerdas justru terbebani mentalnya. Apalagi, andaikata tak lulus, mereka musti mengulang Paket C yang prestisenya kalah jauh. Dorongan belajar pada akhirnya justru sulit dibangkitkan dan hasil maksimal mustahil diperoleh.

Di sisi lain, kualitas pendidikan memang sedemikian rendahnya. Dengan passing grade yang cukup rendah dibanding negara tetangga, masih banyak juga yang tidak lulus. Ketika ada wacana untuk menaikkan standar, protes di sana-sini. Solusinya? Mungkin kembalikan saja ke sistem Ebtanas lama yang dirasa lebih “fair” dan tidak mengundang banyak masalah — sembari menunggu format UAN yang benar-benar pas buat negeri ini.

Atau, sebelum UAN, misalnya sekolah mengadakan seleksi intern sehingga hanya benar-benar murid yang siap yang bisa mengikuti UAN. Atau, UAN dilakukan dengan beberapa passing grade: yang nilainya sekian bisa mendaftar S1, yang sekian hanya bisa mendaftar diploma, yang kurang bisa mengulang tahun depan. Di Singapura, hanya murid tertentu yang qualified yang bisa lanjut S1, sementara sisanya masuk ke program diploma/poltek (atau TAFE kalau di Australia).

Atau, mencontek di negara maju, murid yang lulus UAN mendapat ijasah UAN, sementara yang tidak hanya memperoleh ijasah sekolah atau tanda tamat belajar. Di Inggris misalnya, setelah pendidikan wajib 16 tahun, murid bisa langsung kerja atau ambil A-Level selama dua tahun untuk persiapan kuliah. Di akhir program ada tes nasional dimana murid yang mendapat nilai A pada mata pelajaran utama bisa langsung masuk universitas favorit seperti Oxford, Cambridge, Imperial College, dan sebagainya.

Yang jelas, jika KBK/KTSP diterapkan, kita semua musti konsisten. Evaluasi harus berdasarkan proses. UAN tak perlu dipaksakan sebagai penentu kelulusan. Tapi sejauh mana kesiapan kita (terutama di daerah) untuk menerapkannya? Itu PR kita bersama.
Conclusion

Asumsikan 1 persen dari jumlah warga negara adalah jenius, maka “seharusnya” ada 2,2 juta orang berbakat di Indonesia. Masalahnya, bagaimana menemukan mereka, mengasah mereka, memberi mereka kesempatan, supaya mereka bisa mengembangkan potensinya. Indonesia bagus di fisika dan matematika. Indonesia juga jagoan badminton. Ada juga Crhisjon yang jago tinju. Ada juga anak pedagang rokok yang meraih juara dunia catur. Ada juga yang bisa menemukan ion motion control di elektrolit. Patut disayangkan mengapa pemerintah masih cuek dan belum piawai dalam mengasah intan mutu manikam.

Hipotesis sementara saya, pendidikan informal (dalam hal ini keluarga) masih jadi unsur terpenting untuk membentuk pribadi yang unggulan selama pemerintah belum mampu membangun sistem pendidikan yang benar-benar mumpuni. Keluarga jugalah yang jadi benteng melawan budaya instan dan pengaruh negatif lingkungan. Dan hipotesis alternatif saya, murid-murid SMP-SMA tak seburuk yang ditulis di media. Pengaruh 18.00-21.00 yang jauh lebih kuat daripada masa studi 7.00-13.00 juga jadi salah satu faktor yang mendistorsi kualitas mereka sebenarnya. Wajar kalau di Finlandia, sewaktu istirahat para guru dan muridnya bermain LEGO robotic. Sementara di Indonesia, murid-murid lebih suka ngerokok, pacaran, atau tawuran sewaktu istirahat.

Anyway, sekadar cerita di sebuah rumah sakit umum di Los Angeles, ada dua kamar bersalin yang saling bersebelahan. Yang satu adalah kamar VIP sementara kamar di sebelahnya kelas ekonomi dimana pasiennya negro. Hebatnya, semua diperlakukan dengan standar yang sama. Dokter dan suster melayani dengan tulus, menyambut kelahiran dengan bahagia, dan langsung menguruskan dokumen kelahirannya. Pemerintah federal juga memberikan susu dan makanan bayi selama 3 tahun. Kata mereka, “orang tuanya sih boleh miskin dan uneducated, tapi si jabang bayi ini nggak boleh miskin dan nggak boleh uneducated.”

Terkadang, kembang di kebun tetangga memang lebih pink. Dan bini tetangga juga lebih sip. Loh :D

Metodologi Pembelajaran MENGUAK PENTINGNYA MODEL PEMBELAJARAN By admin ⋅ October 11, 2008 ⋅ Post a comment

Nilai Ujian Akhir Nasional, hingga saat ini masih menjadi tolok ukur paling ampuh melihat tingkat keberhasilan belajar siswa, juga menjadi tolok ukur tingkat kesuksesan guru mengajar. Kelulusan pun bertumpu pada nilai ini, meskipun belakangan banyak guru yang protes agar kelulusan siswa tidak ditentukan dari nilai Ujian Akhir Nasional.

Sebagai ekspresi melihat nilai yang didapat siswa pada Ujian Nasional maupun nilai Ujian Akhir Sekolah, yang seringkali muncul adalah ketidakpuasan. Baik dirasakan oleh siswa itu sendiri, orang tua siswa, guru bahkan segenap keluarga besar sekolah. Lebih-lebih jika banyak siswa yang mendapat nilai rendah dan berujung pada ketidaklulusan.

Setidak-tidaknya ada tiga hal yang mampu memicu tidak suksesnya kegiatan belajar mengajar yang berujung pada hasil nilai yang rendah. Pertama, perkembangan kebutuhan dan aktivitas berbagai bidang kehidupan selalu melaju lebih dahulu daripada proses pengajaran dan pembelajaran sehingga hasil-hasil pengajaran dan pembelajaran tidak cocok/pas dengan kenyataan kehidupan yang diarungi oleh siswa. Kedua, pandangan-pandangan dan temuan-temuan kajian baru dari berbagai bidang tentang pembelajaran dan pengajaran membuat paradigma, falsafah, dan metodologi pembelajaran yang ada sekarang tidak memadai atau tidak cocok lagi. Ketiga, berbagai permasalahan dan kenyataan negatif tentang hasil pembelajaran menuntut diupayakannya pembaharuan paradigma, falsafah, dan metodologi pembelajaran.

Model pembelajaran, dipandang paling punya peran strategis dalam upaya mendongkrak keberhasilan proses belajar mengajar. Karena ia bergerak dengan melihat kondisi kebutuhan siswa, sehingga guru diharapkan mampu menyampaikan materi dengan tepat tanpa mengakibatkan siswa mengalami kebosanan. Namun sebaliknya, siswa diharapkan dapat tertarik dan terus tertarik mengikuti pelajaran, dengan keingintahuan yang berkelanjutan.

Berbagai model pembelajaran yang telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian, tujuannya untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas individu maupuh kelompok.

Terdapat model pembelajaran paling konvensional, yaitu tatap muka dan berpusat pada guru (teacher center) sampai dengan pembelajaran berpusat pada siswa (student center), pembelajaran jarak jauh (distance learning) yang diterapkan pada universitas terbuka dan berbagai program sertifikasi online juga terus menerus dikembangkan. Journal Teknodik.22,2007

Terdapat pula pembelajaran kooperatif yang didalamnya mengandung saling ketergantungan positif di antara siswa/ mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa punyai kesempatan yang sama untuk sukses. Aktivitas belajar berpusat pada siswa dalam bentuk diskusi, mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang efektif siswa lebih termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir tingkat tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. Model pembelajaran kooperatif memungkinkan semua siswa dapat menguasai materi pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar.

Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Arends (2001), yaitu; (1) Student Teams Achievement Division (STAD), (2) Group Investigation, (3) Jigsaw, dan (4) Structural Approach. Sedangkan dua pendekatan lain yang dirancang untuk kelas-kelas rendah adalah; (1) Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) digunakan pada pembelajaran membaca dan menulis pada tingkatan 2-8 (setingkat TK sampai SD), dan Team Accelerated Instruction (TAI) digunakan pada pembelajaran matematika untuk tingkat 3-6 (setingkat TK).

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LC.
Adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). LC merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperanan aktif.

LC pada mulanya terdiri dari fase-fase eksplorasi (exploration), pengenalan konsep (concept introduction), dan aplikasi konsep (concept application) (Karplus dan Their dalam Renner et al, 1988). Pada tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan panca inderanya semaksimal mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum, menganalisis artikel, mendiskusikan fenomena alam, mengamati fenomena alam atau perilaku sosial, dan lain-lain.
Dari kegiatan ini diharapkan timbul ketidakseimbangan dalam struktur mentalnya (cognitive disequilibrium) yang ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada berkembangnya daya nalar tingkat tinggi (high level reasoning) yang diawali dengan kata-kata seperti mengapa dan bagaimana (Dasna, 2005, Rahayu, 2005).

Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus merupakan indikator kesiapan siswa untuk menempuh fase berikutnya, fase pengenalan konsep. Pada fase ini diharapkan terjadi proses menuju kesetimbangan antara konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dengan konsep-konsep yang baru dipelajari melalui kegiatan-kegiatan yang membutuhkan daya nalar seperti menelaah sumber pustaka dan berdiskusi. Implementasi LC dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan kontruktivis yaitu:

1. Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman siswa.
2. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa. Informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu
3. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan pemecahan masalah. (Hudojo, 2001)

Pada tahap ini siswa mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep baru yang sedang dipelajari. Pada fase terakhir, yakni aplikasi konsep, siswa diajak menerapkan pemahaman konsepnya melalui kegiatan-kegiatan seperti problem solving (menyelesaikan problem-problem nyata yang berkaitan) atau melakukan percobaan lebih lanjut.
Penerapan konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar, karena siswa mengetahui penerapan nyata dari konsep yang mereka pelajari. Implementasi LC dalam pembelajaran menempatkan guru sebagai fasilitator yang mengelola berlangsungnya fase-fase tersebut mulai dari perencanaan (terutama pengembangan perangkat pembelajaran), pelaksanaan (terutama pemberian pertanyaan-pertanyaan arahan dan proses pembimbingan) sampai evaluasi.

Efektifitas implementasi LC biasanya diukur melalui observasi proses dan pemberian tes. Jika ternyata hasil dan kualitas pembelajaran tersebut pelaksanaannya harus lebih baik dibanding siklus sebelumnya dengan cara mengantisipasi kelemahan-kelemahan siklus sebelumnya, sampai hasilnya memuaskan.

Contecstual Teaching and Learning (CTL).
CTL merupakan suatu proses pendidikan holistik bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.

CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut ini.

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya
2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik
3. kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya
4. Ciptakan masyarakat belajar
5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran
6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan
7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara

Dibandingkan dengan falsafah dan metodologi pembelajaran lainnya, falsafah dan metodologi pembelajaran kuantum yang disebut terakhir tampak relatif lebih populer dan lebih banyak disambut gembira oleh pelbagai kalangan di Indonesia berkat penerbitan beberapa buku mengenai hal tersebut oleh Penerbit KAIFA Bandung [Quantum Learning, Quantum Business, dan Quantum Teaching] – di samping berkat upaya popularisasi yang dilakukan oleh perbagai pihak melalui seminar, pelatihan, dan penerapan tentangnya.

Quantum Learning (QL)
Pembelajaran kuantum sesungguhnya merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan pemrograman neurologi/neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Di samping itu, ditambah dengan pandangan-pandangan pribadi dan temuan-temuan empiris yang diperoleh DePorter ketika mengembangkan konstruk awal pembelajaran kuantum. Hal ini diakui sendiri oleh DePorter. Dalam Quantum Learning (1999:16) dia mengatakan sebagai berikut. Quantum Learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepartan belajar, dan NLP dengan teori, keyakinan, dan metode kami sendiri. Termasuk di antaranya konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar yang lain, seperti:

• Teori otak kanan/kiri
• Teori otak triune (3 in 1)
• Pilihan modalitas (visual, auditorial, dan kinestetik)
• Teori kecerdasan ganda
• Pendidikan holistik (menyeluruh)
• Belajar berdasarkan pengalaman
• Belajar dengan simbol
• Simulasi/permainan

Quantum Teaching (QT)
Sementara itu, dalam Quantum Teaching (2000:4) dikatakannya sebagai berikut. Quantum Teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitasi SuperCamp. Diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti Accelerated Learning (Lozanov), Multiple Intelegences (Gardner), Neuro-Linguistic Programming (Grinder dan Bandler), Experiential Learning (Hahn), Socratic Inquiry, Cooperative Learning (Johnson dan Johnson), dan Element of Effective Instruction (Hunter).

Dua kutipan tersebut dengan gamblang menunjukkan bahwa ada bermacam-macam akar pandangan dan pikiran yang menjadi landasan pembelajaran kuantum. Pelbagai akar pandangan dan pikiran itu diramu, bahkan disatukan dalam sebuah model teoretis yang padu dan utuh hingga tidak tampak lagi asalnya – pada gilirannya model teoretis tersebut diujicobakan secara sistemis sampai ditemukan bukti-bukti empirisnya.

Di antara berbagai akar pandangan dan pikiran yang menjadi landasan pembelajaran kuantum yang dikemukakan oleh DePorter di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan-pandangan teori sugestologi atau pembelajaran akseleratif Lozanov, teori kecerdasan ganda Gardner, teori pemrograman neurolinguistik (NLP) Grinder dan Bandler, dan pembelajaran eksperensial [berdasarkan pengalaman] Hahn serta temuan-temuan mutakhir neurolinguistik mengenai peranan dan fungsi otak kanan mendominasi atau mewarnai secara kuat sosok [profil] pembelajaran kuantum.

Terus dikembangkannya model-model pembelajaran diharapkan akan memberikan kesempatan bagi guru dan siswa untuk menemukan model terbaik sesuai dengan kondisi sekolah dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. [EDU KIRMAN/MA. Diambil dari berbagai sumber.]
itional

Ragam Pendekatan Pembelajaran

By admin ⋅ May 7, 2009 ⋅ Post a comment

Belakangan mutu guru benar-benar dipersoalkan, ini terkai dengan prestasi akademik siswa yang tak jua mentereng bagusnya. Menghitung dan menimbang-nimbang mutu guru, yang terkuak adalah bagaimana guru dalam mentransformasikan ilmu kepada siswa atau peserta didik, dan itu adalah persoalan metode.

Kenyataan di lapangan memang masih banyak terlihat guru mengajar dengan cara semaunya, tanpa melihat pokok bahasan. Asal materi tersampaikan, sepertinya urusan transformasi ilmu sudah beres. Perkara siswa ada yang belum bisa, biasanya dianggap persoalan biasa, dan penjelasan berulang pun tak jarang dilakukan meski dengan cara yang serupa.

Bila fenomena ini masih bertaburan di banyak guru, dapatlah kiranya dikatakan kalau guru-guru Indonesia masih terlalu ciut wawasan dan enggan berinovasi. Atau mereka cenderung menyeragamkan cara mengajar pada semua materi dan pokok bahasan. Padahal tak jarang ada pokok-pokok bahasan yang sangat memungkinkan cara mengajar guru dengan cara yang beda dan lebih inovatif.

Kecenderungan pula guru main sikat untuk semua siswa, tanpa melihat minat dan tingkat kecerdasan atau intelegensi tiap-tiap individu siswa itu. Padahal untuk siswa yang kecerdasannya minim, sangat mungkin lambat dalam memahami penjelasan guru. Baru bisa paham biasanya selain butuh waktu lama, butuh pula penjelasan berulang-ulang, atau butuh cara penjelasan yang beda.

Sehingga tidak ada alasan untuk tidak, jika guru ingin mengantongi guru profesional dan bermutu maka ia harus pandai-pandai berinovasi dalam menggunakan metode mengajarnya. Tidak hanya mengandalkan satu jenis metode mengajar saja atau paling banter dua metode lantas bangga dan kemudian marah-marah ketika melihat siswanya lambat menyerap ilmu dari si guru tersebut.

Ada tujuh macam metode mengajar yang bisa membantu guru mengajar dengan suasana yang lebih menyegarkan dan efektif.

1. Metode Tanya Jawab (Question & Answer)

Adapun bentuk tanya jawab dapat dibagi ke dalam empat jenis:
1. Pertanyaan yang bersifat mencari informasi (Informational questions).
2. Pertanyaan tertutup (Close-ended questions), yaitu pertanyaan yang tidak perlu dipertimbangkan apakah harus dijawab dengan jawaban yang penjang lebar atau yang singkat. Hanya perlu dijawab dengan betul atau salah.
3. Pertanyaan yang menuntut pemikiran (Three dimensional questions), yaitu pertanyaan yang bukan hanya menuntut fakta, melainkan selangkah lebih maju untuk menunjuk sebab, arti, dan perasaan.
4. Pertanyaan terbuka (Open-ended questions), dimana murid sendiri mengalami hal tersebut, dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kebenaran yang diterima mereka secara pribadi.
Adapun prinsip-prinsip dalam mengajukan pertanyaan adalah sebagai berikut:
• Pertanyaan harus jelas, singkat, dan sesuai dengan tingkat penerimaan murid.
• Jangan terlalu banyak mengajukan pertanyaan betul salah.
• Terlebih dahulu ajukan pertanyaan kepada semua murid. Baru kemudian sebutkan nama salah seorang murid untuk menjawab, tetapi jangan memanggil secara berurutan.
• Tentu saja boleh memberi kebebasan kepada murid untuk menjawab pertanyaan, tetapi perhatikanlah jangan sampai sebagian orang terus-menerus menjawab pertanyaan. Sebaiknya berikan kesempatan pada setiap murid untuk berpartisipasi.
• Setelah bertanya, berikan waktu yang cukup untuk berpikir. Guru jangan terburu-buru memberikan jawaban.
• Jikalau jawaban murid salah, jangan ditegur atau ditertawakan. Sedapat mungkin pujilah kelebihannya dan perbaiki kesalahannya dengan cara yang bijaksana.
• Jikalau murid tidak dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan, jangan menunggu terlalu lama. Undang murid lain untuk menjawab.
• Jangan menambahkan pertanyaan lain dalam pertanyaan yang kita ajukan.
• Dapat menjelaskan pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan lain.
• Pertanyaan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk memberikan pertanyaan yang baik, perlu menyediakan waktu untuk mempersiapkannya.

2. Metode Diskusi (Discussion)

Guru mengajukan pertanyaan yang bersifat merangsang, yang dapat membangkitkan minat murid untuk berpartisipasi dalam diskusi yang positif. Bentukya antara lain:
1. Studi Kasus (Case Study)
Studi kasus dapat diutarakan dengan bentuk yang berbeda-beda. Uraikan secara terinci keadaan yang terdapat dalam sebuah kasus, agar murid dapat mencari cara penyelesaian yang mungkin dapat dipakai. Contoh-contoh bentuk studi kasus yang berbeda seperti berikut: utarakan sebuah cerita yang belum selesai; mengutip laporan surat kabar, mengajukan suatu masalah kejiwaan; utarakan dengan gambar untuk merangsang murid berdiskusi; atau memakai riwayat hidup para tokoh, laporan sejarah, catatan statistik, dan sebagainya.
2. Debat (Debate)
Dua orang atau dua kelompok murid memperdebatkan satu masalah dari segi pro dan kontranya. Dari proses perdebatan itu, murid dapat memahami pandangan-pandangan yang timbul dari konsep- konsep yang berbeda. Mereka yang ikut serta dalam perdebatan haruslah mempunyai pengenalan yang cukup dan persiapan yang mantap tentang soal yang didiskusikan.
3. Metode-metode diskusi lainnya yang terdapat dalam buku ini adalah:
- Penyelesaian/pemecahan masalah (Problem Solving)
- Pengumpulan gagasan secara mendadak (Brainstorming)
- Kelompok berbincang-bincang (Buzz Group/Two by Two)
3. Metode Drama

Bentuknya antara lain:

1. Peragaan Gambar (Picture Posing)
Metode ini cocok untuk anak-anak yang usianya agak kecil. Urutannya adalah sebagai berikut:
- Pilihlah sebuah gambar yang berkaitan dengan isi pelajaran.
- Mendiskusikan inti pelajaran tersebut.
- Menirukan sikap dari tokoh yang terdapat dalam gambar.
- Menghafal ayat Alkitab atau mengajukan pertanyaan.

2. Monolog
Mintalah seorang murid untuk mempersiapkan dengan baik dan memerankan diri sebagai salah seorang tokoh Alkitab/tokoh cerita. Lalu dengan memakai kata ganti orang pertama mengisahkan riwayat hidup, perasaan atau pun konsep terhadap pengalaman tertentu dan lain-lain.

3. Metode-metode drama lainnya yang terdapat dalam buku ini adalah:
- Pantomim (Pantomime)
- Drama (Formal Dramatization)
- Peragaan peran (Role Playing)

4. Metode Ceramah (Lecture)

Melalui ceramah GSM menyampaikan satu pokok pelajaran kepada murid secara teratur dan sistematis dalam bentuk pidato. Hal-hal penting yang harus diperhatikan antara lain ialah:
1. Sasaran dari pokok pelajaran harus jelas.
2. Kumpulkan bahan-bahan yang cukup.
3. Berusahalah untuk menggunakan istilah-istilah yang sederhana.
4. Jangan memakai suara yang datar (monoton), perhatikan kecepatan tinggi dan rendahnya nada suara kita.
5. Ingatlah bahwa isi ceramah harus teratur dan sistematis supaya pendengarnya mudah mengerti dan mengingatnya.
6. Jangan menggunakan pembagian yang terlalu banyak.

7. Ulangilah bagian depan untuk membawa mereka masuk ke bagian berikutnya. Jangan sampai masing-masing bagian terlepas dari konteksnya.
5. Metode Kelompok Pendengar (Listening Teams)

Guru membacakan sebuah laporan atau naskah dengan membagi murid menjadi dua atau beberapa kelompok. Mintalah setiap kelompok menyimak butir-butir penting yang telah ditentukan (misalnya kelompok pertama memperhatikan hal yang positif, sedangkan kelompok dua memperhatikan hal yang negatif). Kemudian setiap kelompok harus kembali memberikan laporan kepada guru dan teman- teman sekelasnya. Setelah itu baru mengadakan diskusi

6. Metode Simposium (Symposium)

Simposium adalah serangkaian ceramah pendek yang disampaikan oleh sekelompok kecil orang kepada seluruh murid. Boleh mengundang para ahli sebagai pembicara, atau meminta murid untuk mempersiapkan terlebih dahulu bagan-bagan yang berbeda. Kemudian mereka masing-masing menyampaikan segi-segi dan konsep-konsep di bawah pimpinan seorang pemimpin.

7. Metode Peninjauan ke Lapangan (Field Survey)

Maksudnya adalah mengadakan survey, mencari informasi bersama- sama dengan teman-teman sekelas secara terpimpin dan terarah, untuk memperoleh bahan dan pengalaman yang orisinal. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Mengatur dan menghubungi terlebih dahulu, mempersiapkan transportasi dan penanggung jawabnya.
2. Berilah petunjuk kepada murid mengenai hal-hal dan bagian- bagian penting yang perlu diteliti.
3. Membuat laporan tentang hal-hal yang telah didengar, dilihat dan dipelajari mereka, sewaktu mengadakan penelitian di lapangan.
Print This Post

Perundang-undangan:

* Kepmendiknas no 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
* Permendiknas no 36 th 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
* Permendiknas no 40 th 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan
* Permendiknas no 47 th 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
* Permendiknas no 72 th 2008 tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru
* Permendiknas no 8 th 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
* Permendiknas no 10 th 2009Permendiknas no 10 th 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
* Kepmendiknas no 018/P/2009 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama
* PP no 74 th 2008 tentang Guru

Keterangan: Permendiknas no 18 th 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Penilaian Portofolio dinyatakan tidak berlaku lagi.
Panduan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009

* Buku 1: Pedoman penetapan peserta
* Buku 2: Petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi
* Buku 3: Pedoman penyusunan portofolio
* Suplemen buku 3: Pedoman penyusunan portofolio (Khusus guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan)
* Buku 4: Petunjuk teknis sertifikasi guru untuk guru
* Buku 5: Rambu-rambu pelaksanaan PLPG
* Format A1 (dalam bentuk: PDF dan DOC)
* Leaflet Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2009

STUDENTS GIVE BACK TO SOCIETY THROUGH INFORMAL EDUCATION PROGRAM

Sun, 05/17/2009 1:37 PM | Discover

Economics students at the University of Indonesia are encouraged to take on a co-curricular program during their course of study. Last semester, I set about to find out more about its Informal Education program for elementary school children.

I chose the program because, at high school, I had been involved in teaching children from fishermen families in Tanjung Priok, North Jakarta, and children from a village in Wonogiri as part of a trip to Central Java.

The informal school run by UI's Economics Faculty aims to raise awareness and enlist the support of students in teaching children from underprivileged families living around the Depok campus.

The program started in 1968 when the faculty was still located at Salemba, Central Jakarta, with students teaching children from schools on Jl. Kenari and other areas around Salemba.

The informal school ceased activity when the university moved to Depok, until the Faculty Senate revived it in the mid 1990s.

At present, the faculty has a partnership with the SD 12 and SD 14 elementary schools.

In the program, student teachers engage children in hands-on activities, bringing to life material from the school curriculum. This approach makes learning fun and easy to understand. The children also find it exciting to pay their visits to the faculty building every Monday, Wednesday and Friday afternoon for the extra lessons.

The program also provides scholarships and organizes excursions to places of educational interest.

Before I decided to join in the program, I observed a class of sixth graders taught by my seniors. I was captivated by their eagerness to learn new things. On the next day, on my way to campus, I met some of the students crossing the road hand in hand and they greeted me: "Kak *older sister*, will you be teaching us next semester?" I knew then that I wanted to be a part of the program.

Nobel Prize winner and renowned economist Amartya Sen says that a country's growth is indicated by the expansion of people's capabilities. Sen credited his educational attitudes largely to his school years at Santiniketan, the progressive co-educational school set up by Rabindranath Tagore in rural West Bengal, India. The school fostered curiosity rather than competitive excellence and sought to foster students' understanding of the communities within and around the school campus. It was also at Santiniketan that Sen became involved in running evening schools for children in neighboring villages.

This same spirit of development is at work in UI's Non-Formal Education program. The program has grasped the fact that the fundamental purpose of economics is to understand the resources and potential of a country, both human and natural, so that people can have a better life.

When I sat side by side with Citra, Riska, Nurul and Romi - my first group of enthusiastic sixth graders - I realized that such a program could be the key to the first two of the United Nations' Millennium Development Goals, set to be achieved by 2015.

The first goal is to eradicate extreme poverty and hunger, while the second is to achieve universal primary education. All Indonesian children need education if they are to rise above the poverty line.

Economist Sri-Edi Swasono writes that the expansion of people's capability creates freedom, which fosters self-esteem and a sense of responsibility. It creates a multifaceted freedom: Free from dependency, enslavement, debts, illiteracy and so much more.

The creativity of these children, who are in my care for a just few hours every week, not only speaks of the potential of Indonesian children but of educational institutions as well.

When universities take part in educating children, they are taking part in nation building. A better life for all means a partnership at all levels of society, joining hands across our beautiful archipelago and across the world.

Classrooms brought closer to children in remote areas

For the last eight years, students of state-run elementary school SD Negeri Cibutun at Simpenan district in Sukabumi regency, West Java, have been forced to study in makeshift classrooms built voluntarily by local residents.

The makeshift classrooms were built to help facilitate long-distance teaching and learning activities so students did not have to walk 7 kilometers to reach their permanent school building.

Cibeas hamlet in Kertajaya village - where the makeshift school was located - is one of the remote areas, about 80 kilometers from the city of Sukabumi. Most of its residents live in the hills and use Pelabuhan Ratu beach as their front yards.

A member of the long-distance teaching and learning committee, Nano Ginsang, said an agreement to build the makeshift school was reached in 2001.

"Initially all students in Cibeas hamlet were forced to study at SD Negeri Cibutun, which was only accessible by walking along small and meandering paths along the edge of the shore," he said.

"Because storms frequently hit the hamlet, especially during the rainy season, many parents who were worried about their children's safety demanded the long-distance teaching and learning activities be held here," he said.

Nano said at least 102 students were now attending the long-distance school, which was also used to accommodate students of state junior high school SMP Negeri 1 Simpenan.

Because the SMP students' permanent school is also located further away, it is convenient for them to join the long-distance school activities. Eleven teachers were hired to teach both the elementary and junior high school students - 10 are volunteers and one is a contractor.

"With the help of the National Community Empowerment Program *PNPM Generasi*, we were able to build three classrooms, now used by sixth-, fifth- and first-graders. The second-, third- and fourth-graders are still using the old makeshift building, so we hope the government will give us more funding so we can build three other classrooms and a teachers' room," Nano said.

A PNPM Generasi officer in Sukabumi, Dedi Rustandi, said since 2007, his office had channeled funds amounting to Rp 2.12 billion to repair 50 classrooms in 37 elementary schools in Sukabumi. Another Rp 1.17 billion was also disbursed to repair 28 classrooms in 26 SMPs in the regency, he said.

"The construction of the three classrooms in Cibeas was just completed last March, Dedi said.

Meanwhile, secretary of Sukabumi Education Office Maman Abdurahman said out of 1,300 elementary schools in Sukabumi, 1,050 were damaged and needed immediate repair. And out of the 188 junior high schools, 20 percent were badly damaged, he said.

Soenoe Widjajanti, a PNPM Generasi management consultant, explained the government had hired the PNPM to implement the Healthy and Smart generation program to help speed up three of the Millennium Development Goals (MDG), namely providing universal basic education, lowering labor mortality rate and improving mothers' health.

Soenoe said under the program, the government provided the community with grants to cooperate with facilitators and health and education service providers.

Since 2007, the Healthy and Smart Generation program has been implemented in 22 regencies in three provinces, namely West Java, East Java, East Nusa Tenggara, North Sulawesi and Gorontalo.

In 2007 alone, the program was implemented in 129 districts in 20 regencies in the five provinces, and in 2008 in 176 districts in 22 regencies, while the location for the implementation of the program this year has not been decided yet, Soenoe added.

`SLANG' ENRICHES INDONESIAN LANGUAGE, DICTIONARY

Wednesday, May 27, 2009 2:18 AM

Lebay, parno or even mak nyuss are some Indonesian words that you will not find yet in a formal Indonesian dictionary, but many use those in daily conversations.

Those words refer to Indonesian street language for exaggerating, paranoid and yummy, and here media is playing an important role in familiarizing such words.

Professor of Indonesian literature Harimurti Kridalaksana said that such things naturally occurred in the community, either in the archipelago or across the universe.

"It's fine using such words as long as we know when and where we use them. Who knows those words can be put in formal dictionary someday," said the professor from University of Indonesia during a break of a seminar on language and nationalism in his campus.

But formal Indonesian must have always been used when someone wanted to write a scientific writing or maybe talked to an elderly, Harimurti added.

The seminar was part of the commemoration of the first use of Indonesian on May 2 at UI's Faculty of Cultural Science.

Harimurti said many still thought that Indonesian as the nation's language was made official in Youth Pledge (Sumpah Pemuda) on October 28, 1928, but it was actually born during the first Youth Congress on May 2, 1926.

"It was the formal introduction of the national language on that Youth Pledge, the result of the second Youth Congress," said Anhar Gonggong, a historian of UI who was also a speaker at the seminar.

May 2 is also a commemoration of National Education Day.

Besides celebrating the birth of Indonesian language, the event also saw the launching of Harimurti's journal on the journey of the language until it was officially announced as a national language on Youth Pledge.

Anhar cited that besides becoming a self-identity, the language had also become a unitary tool during the pre-independence era as it became a symbol of nationalism.

"But now, despite the emergence of new words in the community, it will not deter one's nationalism. It doesn't base on language anymore," he said.

However, he said, the poor use of language by leaders during a non-text speech could give a bad influence to people.

"If we notice there are many elites who speak messily. This is not good as people are watching them and probably imitate them. This can lead to a language demolition," he said.

All in all, Harimurti suggested anyone to have as many as readings as they could as it would help one's language ability.

"Reading is a passive ability, but in some way it will affect people's active ability, which is speaking. Usually, people who read a lot have high verbal capability," he said, adding that reading habit should then be extremely encouraged.

Karya Inovatif Mahasiswa Efpi Ciptakan Kunci Kontak Rahasia Pakai SMS

YOGYAKARTA - Bermula dari keinginannya untuk memecahkan masalah sederhana yaitu bagaimana menghidupkan atau mematikan lampu rumah saat ditinggal pergi, Efpi Yuliana, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) berhasil membuat sebuah karya inovatif berupa Pengendali Peralatan Elektronik/Listrik dengan SMS Berbasis Mikrokontroler ATmega 162.

Alat rancangannya yang hanya menghabiskan biaya Rp 300.000 tersebut dapat diaplikasikan untuk menghidupkan atau mematikan peralatan elektronik (on/off) dari jarak ratusan bahkan ribuan kilometer tergantung luasnya jaringan GSM.

Adapun sistem kerja dari karya inovasi tersebut, user (pemakai) cukup mengetikkan sebuah pesan berupa teks dalam bentuk SMS, kemudian dikirimkan ke modem GSM melewati jaringan layanan tersebut.

Pesan yang diterima modem berupa teks langsung diinformasikan ke sistem mikrokontroler untuk dibaca.

Alat tersebut membaca isi pesan dan melaksanakannya. Setelah perintah dijalankan, mikrokontroler akan mengirim pesan balik menuju nomor pengirim mengabarkan bahwa pesan sudah dilaksanakan.

Sistem Pengamanan

Dalam pengembangan selanjutnya, alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tugas-tugas yang lebih besar lagi, misalnya lampu ruangan dalam sebuah gedung bertingkat, menghidupkan atau mematikan lampu-lampu menara, mercusuar serta peralatan elektronik lainnya. Termasuk untuk membuat kunci kontak rahasia pada mobil.

Kepada pembimbing Iwan H TU ST MKom, Jumat (22/5), Efpi mengungkapkan, dia akan mengembangkan karyanya yang dapat memberikan informasi secara otomatis melalui SMS tersebut.

Misalnya, pintu mobil dibuka orang, mesin dihidupkan, dan sebagainya. Produk-produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk sistem pengamanan atas aset-aset yang dimiliki perorangan atau perusahaan.

Pada kesempatan terpisah Rektor UTY Bambang Hartadi PhD Akt mengungkapkan kebahagiaannya dengan semakin banyaknya karya-karya inovatif yang dihasilkan para mahasiswa UTY. Hal tersebut sesuai dengan apa yang sering dia dorong untuk dapat menghasilkan lulusan yang inovatif dan memiliki jiwa entrepreneur. (P12-70)

Conventional classroom:

Sunday, May 24, 2009 3:16 AM


Andra Wisnu , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 05/22/2009 12:24 PM | City

Conventional classroom: In a conventional classroom like this one in an elementary school in Central Jakarta, children mostly sit throughout the entire school day, directly facing the chalkboard. JP/Ricky YudhistiraConventional classroom: In a conventional classroom like this one in an elementary school in Central Jakarta, children mostly sit throughout the entire school day, directly facing the chalkboard. JP/Ricky Yudhistira

Pria Saptono, a math teacher at Sevilla School in Pulomas, East Jakarta, thought he could squeeze in some character building lessons for his students by having them compete in an international math competition.

“The Gauss contest puts more emphasis on student’s abilities in figuring out logical solutions to mathematical problems, since children are free to use their own methods,” Pria said, referring to the 2009 Gauss test — a Canadian mathematics competition held at Sevilla School on Saturday.

This was one of Pria’s attempts to develop his student’s willingness to learn by making mathematics fun, as opposed to information-cramming to get students through the national exams.

“The national exams focus so much on solving problems using formulas, teachers are pressed to cram as much as they can into students’ minds, which I think causes students to forget the essence of learning.

“As a teacher, I would be doing a disservice to my students and their parents if I didn’t teach them the more fun aspects of problem solving.”

Many of the city’s teachers have questioned Indonesia’s education system since apparently it can produce International Science Olympics gold-medalists, and yet the country still ranks high among the most corrupt in the world.

In response to this perceived shortfall, many have begun investing in character education programs, social work and friendly competitions to develop students’ characters.

There is the aptly named Character School on Jl. Raya Bogor, Depok, which focuses completely on character training. Here teachers encourage students to find their main interests and focus on them.

The studies slip into cognitive learning, but focus on making sure children end up wanting to learn.
Then there’s Cikal School in Cilandak, which works to involve children’s parents in their schooling, with community work and psychological techniques to enable children’s characters to develop.

Teachers like Pria who do not teach at such schools, can only do their best to make sure children leave the classroom not just smarter, but also more responsible.

“I don’t think children from my school will grow up without morals,” said Betsy Eliana, a kindergarten teacher at the Al-Azhar mosque in Rawamangun.

“Morals are an important part of our lessons, which we impart using examples of how the Prophet acted.”

Sri Sungging Sumunan, also a kindergarten teacher at Al-Azhar, said children did not get enough character education.

“Especially students at public schools. I think private school teachers have more time to impart important moral lessons,” Sri said.

Character School executive director Rahma Dewi criticized public schools’ moral education (PPKn) programs under the national curriculum.

“Just compare the amount of time given to moral education, and even art lessons, to math and science classes. It’s astounding how much the government is ignoring this important facet of children’s development,” she added.

Earlier this month, the Sampoerna Foundation funded a training workshop for teachers, led by Thomas J. Martinek, an education professor from the Kinesiology department of the University of North Carolina.

Martinek said Indonesian students shared similar problems to students in the United States, with teachers in Indonesia unable to figure out ways to develop students’ characters.

Thomas urged the government to support character education in through the curriculum, instead of just slipping moral lessons into schools without correct implementation.

“The Obama administration has poured a lot of money into character education and I do think it is a growing trend. In fact, it should be the logical trend because it is certainly the most important aspect of educating children.”

REFORMULATION OF NATIONAL EXAMINATION POLICY IN INDONESIA By: Afrianto, M.Ed (English Teacher at Islamic Senior High School 3 Batusangkar)

1. Introduction
The employment of National Examination (UN) policy as a national standardized testing
for secondary (lately also for primary) school students in Indonesia has triggered a
national debate since the beginning 2003/2004 academic year. This debate seems to be
deadlock as every party believes that they are in right position.
Those who oppose it argue that this policy is considered to be ‘injustice’ to be used as a
base to make a very important decision about students’ life future. This is due to the fact
that there is still a big discrepancy in quality among schools across the regions in
Indonesia. They also believe that the UN has brought about many conspicuous negative
effects on teachers, students, parents, school administrators, and curriculum.
The government, on the other hand, says that the UN is important as the government
needs it as a benchmark to evaluate the success of teaching and learning process in
national level. The result of the UN will be used as one of important inputs as well as
feedbacks for the government to formulate programs for the betterment and
advancement of national education quality.
Having looked at this seemingly endless national debate, it is urgent and necessary to
find out a solution for a more acceptable format of National Examination. This paper
reviews a brief history of national standardized testing in Indonesia, discusses some
negative impacts of the current UN, and offers some preliminary ideas about the
reformulation of National Examination for secondary school students in Indonesia.
2. A Brief History of National Standardized Testing in Indonesia
Standardized testing has long been the dominant feature in the education system in the
Republic of Indonesia. Furqon (2004) in Syahril (2007) explains that in the period of
1965-1971 the Ujian Negara (State exam) was practiced for almost all subjects for
students at the end of each of the school level, elementary, middle school and high
school. Although, a non-standardized testing policy was endorsed for the next seven
years, where schools were given the authority to design and hold the final exam based
on the guidelines from the central government, in 1980 Indonesia went back to the
centralized exam system. The Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (National Final
Learning Evaluation), commonly shortened as Ebtanas, was implemented for twenty-one
years.
Starting from the year 2003, a new form of nation-wide standardized exam was called
Ujian Akhir Nasional (National Final Examination), popular with the acronym UAN was
introduced. The subjects tested were Indonesian language, English, and Math. It was up
to the schools and provinces to decide whether or not they required students to take final
tests on other subjects. UAN itself was kept to be done until 2004.
2
Under the new cabinet in 2005, the new Ministry of Education still decided to conduct a
similar form of test, which was given a new name, Ujian Nasional (National
Examination), shortened as UN. Despite heavy criticisms for the previous UAN, UN still
uses the same format, testing three subjects, Math, Indonesian language and English to
students at the end of their senior year in middle school and high school.
3. Some Important Features of Current National Examination
As a national standardized test, the UN is addressed to all high school students all over
the country who sit in the third year (the new term used in the latest curriculum is “grade
twelve” for senior high school or ‘grade nine’ for junior high school) of their schooling
period.
According to clause 2 of the Decree No. 34/2007 from the Ministry of National Education
or Permendiknas, the main goal of the UN is to measure and assess the students’
knowledge and competence in particular subjects they have learned. Clause 3 of the
same decree specifically states that the National Exams is going to be used as one of
consideration for four purposes: first, as a means of mapping Indonesia’s national
education quality; second as a basis to determine whether students can pass and
proceed from one educational level to another level; third, as the main consideration on
whether to accept new students in the upper levels of education; fourth, as a basis to
supervise and assist particular schools in order to achieve the quality of national
education (Depdiknas, 2007b)
One of important characteristics of UN (including UAN) is that the government employs
the minimum threshold (popular with passing grade) for the candidates to achieve in
order to pass the examination. The minimum threshold is increased year by year, from
3.01 in 2003 to 5.01 in 2006. Even, in 2007/2008 academic year, not only did the
government raise the new minimum threshold, from 5.01 to 5.25, it also added three
more subjects to be tested in the National Examination. The new ones are Math,
Sociology, and Geography for Social Science students, or Biology, Chemistry and
Physics for Natural Science students (Depdiknas, 2007b).
Again, the candidates must achieve the minimum threshold in order to pass the test.
Otherwise, they are going to be considered ‘failed’. Consequently, they have to repeat all
subjects in the following academic year (Depdiknas, 2007b). In other words, failure to
achieve the minimum threshold in UN will automatically result in failure to graduate high
school, regardless the student’s overall performance during their school years.
Looking at the serious consequences made from UN, It is clear that this National
Examination can be categorized as a high stakes testing. McNamara (2000, p. 48)
defines a high-stakes test as “a test which provides information on the basis of which
significant decisions are made about candidates”. So, in high stakes testing, a test is
generally used as the basis to make an important decision about students’ lives. The
decision could relate to admission to a course or to having access to the market place.
3
4. Negative Impacts of UN on Teachers, Students, School Administrators, and
Curriculum
As a high stakes testing, it is believed that the UN has brought about many impacts on
the stakes-holders in education. A qualitative study by Afrianto (2007) by conducting indepth
interviews with some English teachers in Tanah Datar West Sumatera confirms
some serious negative impacts of the UN on teachers, students, and curriculum. The
impacts are that the UN has led teachers to do ‘teaching to the test’, narrowing
curriculum, willing to engage on cheating, and feeling under pressure.
4.1. Teaching to the Test
It is apparent that the high stakes of National Examination has led teachers to teaching
to the test activity. This means that most of teaching activities focus on familiarizing the
students with the features of the test as well as introducing test taking strategies to the
students to enable them to answer the questions well. In other word, because of
teaching to the test activities, teachers tend to be less creative and less innovative in
designing their lesson. What is perceived as more important to teach is the skills to
answer the multiple-choice pencil-and-paper tests
In the Indonesian classroom context, what teachers usually practice is that they conduct
extra classes where most of the time they employed activities like familiarizing the
students with the test format, discussing the questions, discussing strategies to answer
the questions in more easily and more quickly as well as conducting some trial tests
prior to the real examination. They made a close link between the contents of their
teaching with the content of the UN test.
In short, because of this teaching to the test activity, the learning atmosphere in many
schools now has unconsciously changed to be like in tutoring institution (Bimbingan
Belajar) where teachers there usually employ the test-driven drills approach in their
teaching. This activity implies doing something in class that may not be compatible with
teacher’s own values and goals or with the values or goals stated in the curriculum.
According to Swain (1985, p. 43 cited in Bailey 1999, p. 21) this phenomenon is an
inevitable consequence of a high-stakes testing policy within education. Similarly, Lachat
(1999, p. 13) states, ‘the belief that “high stakes” test scores were the most reliable
indicator of both student achievement and educational quality has shaped educators’
views about what should be taught in schools for decades’.
Yet it is worthwhile to bearing in mind that the practice of teaching to the test could bring
about some problems. It could result in some unwanted consequences within the nature
of teaching and learning. One of the consequences is that it has made teachers neglect
other subjects which are not tested in this National Examination. As Popham (2000,
cited in Volante, 2004, p. 3) maintains, “teaching to the test phenomenon may include
relentless drilling on test content, eliminating important curricular content not covered by
the test, and providing interminably long practice session that incorporates actual items
from these high-stakes standardized tests”.
Furthermore, Popham reminds that “item-teaching, instruction around items either found
on a test or a set of look-alike items, is reprehensible since it erodes the inferences we
can make about students’ scores.” By this understanding, we can not simply judge a
student’s English proficiency, for example, merely based on his or her English score in
4
the National Examination. A student who gets a high score after being exposed
extensively to items of the English National Examination through items teaching
activities might have poor real English proficiency. On the other hand, it is possible for a
certain student, who has relatively good English competency, gets a lower score,
because the teacher does not employ items teaching; and therefore the student is not
familiar with the test mechanism.
In this context, Volante (2004, para. 8) further reminds us that research conducted by
Shepard (2000) and Smith and Fey (2000) suggests that “while students’ scores will rise
when teachers teach closely to a test, learning often does not change. In fact, the
opposite may be true. That is, there are schools that have demonstrated improvements
in student learning while their standardized test scores did not show significant gains.”
This research finding implies that a high score obtained by students in a particular
school might not accurately reflect that school has a good teaching quality. It is possible
that they get a good score, because they do ‘teaching to the test’ activities intensively
prior to the test. Conversely, it is likely for the students who enroll in a school with a good
English program to get a lower score, because English teachers in this school focus on
the nature of teaching as mandated in the English curriculum, instead of focusing on
teaching to the test. Schools with excellent students English debate activities, for
example, might be unable to achieve an excellent score in English test, as the test does
not assess students’ speaking or debate skills. So, because of the teaching of the test,
“schools may be mistakenly categorized as high achieving because of their utilization of
inappropriate test preparation activities, not necessarily because of the actual
characteristics of their student body” (Volante, 2004, para.12)
Furthermore, the practice of teaching to the test in Indonesian classrooms has also
undermined the predictive validity of the test results, as the results are likely not to give
an authentic picture of the candidates’ proficiency, and therefore could not be used as
the basis to predict their academic achievement in the higher levels of education.
4.2. Narrowing the Curriculum
Another subsequent impact of teaching to the test activities is that the test, in some
ways, has narrowed down the school curriculum (Yeh cited in Mitchel, 2006). This
means that the teachers mainly focus on teaching the subjects tested in the national
exam and ignore other subjects. Volante (2004, para. 9) maintains, “teaching to the test
not only reduces the depth of instruction in specific subjects but it also narrows the
curriculum so that non-tested disciplines receive less attention during the school day”.
In current Indonesian classroom practices, there is a trend that time is often devoted
away from subjects like History, Religious teaching, Physical Education, Arts, and Life
Skills. In other words, teachers provide more instructional time on commonly tested
areas like Bahasa Indonesia, English and Mathematics. Even, some schools only
require their students only to study the six subjects tested in the national examination
and intentionally ignore the other subjects.
The ignoring of these subjects in the schools could undoubtedly lead teachers to narrow
down the curriculum. This means that there will be an unmentioned understanding in the
students’ and teachers’ subconscious minds that the other subjects are not as important
as other tested-subjects.
5
A serious problem may appear if teachers as well as students think in such a way,
because they may find in their real life later that the ignored subjects are, in fact, very
important. In English teaching context, a student may develop a narrow view of English
learning. They might have been misled by the fact that the English test in the National
Examination only addresses two macro skills (reading and listening), and therefore many
teachers focus on teaching these two skills. It is possible that this focus would lead
students to an unmentioned understanding that other skills (speaking and writing) are
not as important as reading and listening skills. In fact, these four skills are equally
important when they communicate later in a real life situation.
Herman (2002, cited in Volante, 2004) further argues that teaching a narrow curriculum
is likely to isolate some students whose academic strengths lie outside of the tested
skills. In an English testing context, students who are good at speaking and writing
would probably unable to pass the test, as the test does not assess their speaking and
writing skills. The same case might happen to other students who are really good at
physical education or very talented in music, but unable to graduate from school as they
can’t do the six subjects tested well.
4.3. Willing to Engage in Cheating
The high stakes nature of the test has encouraged some students and even teachers in
Indonesia to be willing to engage in cheating during the examination. Cheating cases
have been identified in many places across the regions in Indonesia during the
examination, like in Aceh, Medan Pekanbaru, Padang, Cilegon, Depok, Bandung,
Ngawi, and in many other places (Depdiknas, 2007a; Kompas, 2006; Rakyat, 2006).
The cases have been unhappy annual stories in Indonesian education after the
examination finishes. In 2006/2007 academic year, for example, 72 of Dhuafa Vocational
High School students in Padang West Sumatera walked out from the test rooms as a
protest to the exam committee. They perceived that the exams committees as doing
nothing when other students were allegedly cheating in the examination (Bachyul, 2007).
In the same year, another case was in Medan city, North Sumatera. Some teachers in
this city quit from being the test invigilators and then gathered to report the allegedly
systematic cheating all over the Medan region. This group of teachers attracted
nationwide attention when they presented evidence of rampant cheating during the
examination. They reported that the cheating itself had been systematically organised by
some principals and teachers long before the test day (Gunawan, 2007).
In the following year, 2007/2008 academic year, the same case again became a public
attention when sixteen teachers in Medan were arrested by Densus Anti Teror 88 (a
special police brigade whose main task to fight against terrorism in Indonesia) because
they were allegedly engaged in cheating activity by correcting the students’ answer
sheet after the examination finished (Kompas, 2008).
It is found that the methods of teachers’ involvement in alleged teaching during the
National Examination in Indonesia are starting from letting their students ‘help each
other’ during the exams, correcting and rewriting students’ answers, distributing answers
to the students in the class via sms or via a piece of paper hanging on somewhere
around the school where certain students could easily pick it out and then distribute it to
6
other students, to stealing the question papers prior to the examination day as happened
to a high school principal who was caught stealing the papers in Ngawi, East Java
(Gunawan, 2007; Napitupulu, 2007).
It is reasonably assumed that these cheating cases are closely related to the issues of
unfairness within the passing grade policy. The minimum threshold is considered to be
too high for students in rural areas where they usually learn with limited facilities. As a
teacher confessed she tends to let her students engaged in cheating during exams,
because she knows that it’s really hard for their students to achieve the required
minimum score in order to pass the test by themselves. Moreover, she couldn’t stand to
see her students to repeat in the following year if they didn’t pass the test (Afrianto,
2007).
Whatever the reasons, cheating is indeed a crime. This misbehaviour is really an
unhappy story for the future of Indonesian education. It will certainly affect the way the
students learn. It is likely that they are unwilling to study hard anymore, as they can pass
the test easily by engaging in cheating during examination. Furthermore, cheating can
erode and kill the basic educational values which engender respect for discipline, hard
working ethics, and honesty.
4.4. Feeling stressed and under pressure
The high stakes nature of the test has made teachers feel stressed and under pressure
in conducting teaching activities prior to the test day. This stress is also triggered by the
fact that teachers have been burdened by high expectations from school principals and
from parents in order to help students pass the test. Consequently, many teachers
reported that they were feeling insecure and worried if their students would not pass the
test. They are afraid of being blamed by the society as being unqualified teachers if
many students failed in the examination (Afrianto, 2007)
It is obviously not good for the teaching process if teachers are feeling under pressure.
This insecure feeling may lead teachers to a situation where they can not enjoy their
profession. When teachers find that teaching is no longer enjoyable, it may prevent their
efforts to be creative and professional. The worst thing is that this unwanted situation will
eventually affect the educational quality in Indonesia. If this situation happens, where
teachers are feeling unhappy due to pressure of the national examination, it is certainly a
paradoxical situation as the existence of the national examination itself was initially
intended to improve the quality of national education in Indonesia.
Syahril (2007) also reported that feeling under pressure is not only felt by teachers, but
also by students and school administrators. In the last exams (2007/2008 academic
year), it was reported that a student of junior high school in Kerjo Karanganyar killed
herself after knowing that she didn’t pass the national examination (Rasyid, 2007). Many
witnesses believe that she did the suicide because she was depressed of high
consequences of the UN.
In addition, the pressure can be a lot bigger for school administrators, because the exam
scores are used as the symbol for prestige for them. The scores are used as the criteria
to determine good quality schools, either by the ministry of education, or by the general
public. They are very competitive about the ranking of their schools, and will often do
whatever it takes to achieve maximum results.
7
It is believed that this situation has led teachers, students, and school administrators did
a ‘short cut’ by doing manipulative acts during the exams. As Syahril (2007, p. 7) reports,
“the pressure has seemed to force teachers and administrators to take short-cuts to
ensure that their goals are achieved. The serious incapacity to achieve the target results
has frustrated many teachers and administrators that they have decided to use unethical
practices to solve their problem”
5. A Need for a ‘New UN’ Reformulation.
Having looked at those serious negative effects of UN on teachers, students, and school
administrators, it is urgent and necessary for us now to rethink and reformulate this UN
with a better format which is more acceptable by every related stake-holder.
Here, I offer some preliminary ideas about the issue of reformulation of the UN. My ideas
are divided into two schemes; some ideas for currently existing format of UN and a
formulation for a ‘new UN’.
If the government wants to keep the current format of UN exist, I think the government
must do all mandated points in Permendiknas about the UN consistently. One of
important points in that Permendiknas is that the government should pay special
attention, supervise, and give assistance to schools which perform under standard in the
previous UN. In other words, low achiever schools are entitled for special treatment from
the government to make them perform better in the next exams. However, as far as I am
concerned, the government has not yet done its obligation regarding this issue. Low
achiever schools remain under achievers as they have never got any assistance from
the government.
Then, a ‘remedial’ test in the same year (not so long after the first examination finish)
should also be considered to be reapplied for students who can not achieve the
threshold in the first test. It is important to remember that it is very possible for a
particular student, because of a certain condition, like physically unwell or
psychologically sick; he or she can not perform well in the first examination. So, by
giving him or her a second chance, s/he might be able to show his or her best and can
achieve the threshold.
In addition, it is highly recommended for the government to reduce the stakes of the UN
as it is believed that the high nature of the stakes of the UN has brought about many
negative impacts on teachers, students, and school administrators. To put this in
practice, it is necessary to amend the article in Ministry of National Education Act which
states that this exam will be used as a base to determine whether a student can leave
his or her high school. It really sounds unreasonable if the students’ life is only
determined by the score of the six subjects tested in the UN.
I myself still think that the UN is still necessary to motivate students, teachers, and
school administrators to perform better at their schools. But the result of the test should
only be used as one inputs for schools quality mapping in Indonesia by which the
government can design a special program to reduce the gap between good performance
schools and low performance schools rather than being used for graduation
determination.
8
Furthermore, a district based examination is also an interesting alternative as a solution
for the current controversial UN as one of important issues within UN policy is that there
is a huge gap in quality among schools across the regions in Indonesia. So, a district
made exams may become a way out for this problem. Here, each district is given
authority to run its own evaluation system as a part of autonomy policy within education
sector in Indonesia.
In a district based exam system, the local government can assign a special body to
formulate and design ‘the best format of district examination’ by considering every
unique characteristic they have, while the central government main task is only to control
and supervise the local government to achieve the national standards of education.
Then, let teachers at schools make a final decision regarding the students’ graduation by
taking students’ whole performance during their school period into account, as it is clear
that a teacher is the one who exactly knows every single development made by a
particular student during his or her study at school. This is not only a way to have a more
reasonable decision about student, but also to return the teachers’ authority in doing the
evaluation process for their students’ learning as mandated by law (Article 58/1 UU No.
20/2003 about National Education System).
When teachers are given authority to determine whether a student can leave the school
or not, she should consider ‘the students’ multiple intelligence’ during their school period.
So, it is expected that a teacher should put a student’s musical intelligence, kinesthetic
intelligence, interpersonal intelligence (among others) in an equal line with student’s
mathematic and linguistic intelligence when s/he makes a decision whether a student
can leave the school.
Here, the use of portfolio assessment is highly recommended, as this kind of
assessment will be more likely to depict more comprehensive pictures about students’
academic and personal development during his or her schooling period. A correct use of
portfolio assessment will help teachers to have a valid source to consider for the
graduation decision.
The limited use of the UN test result is also another issue. Here, I think we can learn
from the practice of Victorian Certificate of Education (VCE) in Victoria Australia. VCE is
a state standardized test in Victoria whose result is usually used for ranking
determination to pursue to university. The university in Australia has no special test for
selecting new students. The acceptance of a high school graduate in a university in
Victory is purely based on the student’s score in VCE and the rank issued by a special
body, Victorian Tertiary Admission Centre (VTAC), which helps the government to rank
the high school graduates based on their VCE scores.
Last, like the use of VCE in Australia, it is also important for the government in Indonesia
to find out the possibility to use the result of UN to enroll in a university. It really sounds
‘unfortunate’ if the results of UN can only be used for leaving the school purpose by the
students. It is worth nothing that when school graduates want to continue their study to
higher levels of education in Indonesia, they are required to take another test for
entering the universities (well-known as The University Entrance Test/SPMB) as the
authorities in universities are unwilling to take the National Examination score results
into account. In other words, the students’ scores from this National Examination are
‘useless’ to predict students’ future life in education.
9
6. Conclusion
As a controversial national policy, the government needs to open their eyes and listen
carefully and emphatically to the voices from many parties which has continuously
reminded the government that there is ‘something wrong’ with the current format of the
National Examination in Indonesia. The UN has brought about many conspicuously
negative impacts on teachers, students, curriculum, and school administrators. The
impacts range from the issue of teaching to the students, feeling under pressure,
narrowing curriculum, to willing to engage in cheating.
This paper has discussed some preliminary ideas which is hopefully useful as alternative
solutions for the controversial UN. Some of the proposed ideas are that the government
needs to reduce the stakes of the test, to return the authority for evaluations to the
teachers as the owner stated in Educational Law, to use the portfolio assessment by
paying attention to every dimension of student’s intelligence, to reapply the remedial
test, and to find possibility to use UN score to enter the university.
10
REFERENCES
Afrianto. (2007). Indonesian Teachers' Perceptions of the High-Stakes English
National Examination. Unpublished Thesis, Monash University,
Melbourne.
Bachyul, S. (2007, May 5). Walked out students not allowed to sit repeat exams
The Jakarta Post.
Bailey, K. M. (1999). Washback in Language Testing. New Jersey: Educational
Testing Service.
Depdiknas. (2007a, 4/05). BSNP Beberkan Kecurangan Selama Pelaksanaan
UN 2007
Depdiknas. (2007b). Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No.34 Tahun 2007.
Retrieved. from http://www.depdiknas.go.id.
Gunawan, T. S. (2007, May 19). National Exam Encourages Teaching. The
Jakarta Post.
Kompas. (2006, 24/05). Depdiknas Akan Investigasi ke Cilegon Kompas.
Kompas. (2008, 24/4). Densus 88 Tangkap 16 Guru dan Seorang Kepsek
Kompas.
Lachat, M. A. (1999). What Policymakers and School Administrators Need to
Know about Assessment Reform for English Language Learners. Rhode
Island: Brown University.
McNamara, T. (2000). Language Testing. New York: Oxford University Press.
Mitchel, R. (2006). Research Review: Effects of High-Stakes Testing on
Instruction [Electronic Version]. Retrieved 24/01/2007 from
http://www.centerforpubliceducation.org/site/c.kjJXJ5MPIwE/b.1536671/k.
9B6A/Research_review_Effects_of_highstakes_testing_on_instruction.ht
m.
Napitupulu, E. L. (2007, May 04). Kecurangan UN Justru Terjadi di Ruang Kelas.
Kompas Cyber Media.
Rakyat, P. (2006, 18/05). Soal Ujian Nasional Diduga Bocor. Pikiran Rakyat.
Rasyid, I. (2007, 24/06/). Ujian Nasional Memakan Korban. Tempo.
Syahril, I. (2007). Standardized testing in Indonesian secondary education: An
analysis on the impact of national exit exam (2005-2007). Retrieved 23
September 2008, from http://www.iwansyahril.blogspot.com
Volante, L. (2004). Teaching To the Test: What Every Educator and Policy-maker
Should Know. Canadian Journal of Educational Administration and
Policy(35).

Students shine in hyped Education Day

The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 05/04/2009 2:59 PM | City

Students, parents and teachers flooded the usually congested Jl. Jend. Sudirman and Jl. MH Thamrin in Central Jakarta from 6 to 9 a.m. on Sunday to celebrate the National Education Day, which fell on Saturday.

As the city administration barred motorists from entering the two thoroughfares during the event, students from schools across the city demonstrated their talents during the festival.

"We have been preparing our stand since 11 p.m. last night," Nur, a maths teacher from a state junior high school in West Jakarta told The Jakarta Post. The early start was worth it, he added.

"People stopped by and looked at our school's achievements; some even took pictures of our stand," he said, pointing out the decorated stand displaying a number of trophies the school had won.

Some students used the festival to display their talents and skills. Jose, a student from Penabur BPK junior high school said he was proud to be able to show his robot-building skills to visitors.

"A man even questioned me about my prototype. He asked whether it *the robot* could be used to transport garbage," he said, while holding his colorful crane-like robot.

Robot-building is a recent addition to their school's list of extracurricular activities, Jose said.

Aldi and his friends from state junior high school 187 in West Jakarta also enjoyed their moment of fame that day. Using a worn-out acoustic guitar and hand claps, they performed pop songs for passersby. Most of the songs were from their favorite local rock band, The Changcuters.

"Next year we'll perform as a full band!" Aldi said, while giving his friend a high five.

Luki, one of Aldi's friends, said the event also gave him a chance to see what students in other schools were up to.

"Some of the kids were doing amazing stuff we've never seen before," he said.

The event brought the teenagers other sources of entertainment.

"We met with girls from other schools too," he said with a guffaw.

Apart from the inter-school romance, Dedi, father of nine-year-old Lukman who came to watch his friends perform karate, said the event did little to boost solidarity among students from different schools.

"There should have been introductory sessions between students after the event," Dedi said. "They are becoming more individualistic."

Nevertheless, most parents found the day entertaining.

"I was going to Monas this morning, but on the way, I saw the fes-tivity and decided to join in," Nana, a resident living near Jl. MH Thamrin said.

Her husband who was pushing their baby on a stroller agreed, "It's nice to be able to walk through the city's main roads like this."

Despite the ban on personal motorized vehicles, several motorcycles still found their way among pedestrians, bikers, and Transjakarta buses, which were the only motorized transportation allowed during the three-hour event. (dis)