Rp 135 juta tak cukup

umat, 11 April 2008

PURWOKERTO - Meski sudah menelan biaya Rp 135 juta, namun biaya pelantikan pasangan bupati terpilih, Marjoko-Ahmad Husain yang digelar hari ini, Jumat (11/4) masih kurang. Kabag Humas Pemkab Banyumas, Ahmad SUpartono mengatakan, kekurangan tersebut akan diambilkan dari dana talangan.

Namun, Supartono menolak menyebut jumlah nominal kekurangan dana untuk pelantikan. Ia hanya memastikan kekurangan dana pelantikan di atas Rp 100 juta.

"Kurangnya lebih dari Rp 100 juta. Kalau jumlah pastinya belum bisa dilihat, karena proses persiapan masih berjalan. Sesudah acara pelantikan baru bisa dirinci total biaya pelantikan, " jelasnya, Kamis (10/4).

Sementara itu, anggota panitia anggaran legislatif, Anang Agus Kostrad mengatakan, pihaknya belum mengetahui soal kekurangan anggaran pelantikan yang akan diajukan dalam perubahan nanti.

Jika memang ada kekurangan, lanjut Anang, maka tidak bisa ditambahkan saat ini. Mengingat perubahan APBD baru dibahas antara bulan Juni-Juli.

"Kita belum mengetahui soal kekurangan dana pelantikan tersebut. Kalau eksekutif mau mengajukan dalam perubahan anggaran memang bisa, tetapi pembahasannya masih dua-tiga bulan ke depan. Artinya, kekurangan tersebut harus memakai dana talangan terlebih dahulu, mungkin bisa diambilkan dari pos operasional bupati. Kalau nanti dalam perubahan disetujui, dana tersebut bisa dikembalikan, " jelasnya.

Rp 300 juta
Menurut salah seorang sumber di Pemkab Banyumas, total dana pelantikan pasangan bupati terpilih mencapai Rp 300 juta. Pasalnya, saat ini saja jumlah dana yang sudah dikeluarkan Rp 135 juta, kemudian kekurangan dana masih di atas Rp 100 juta.

Saat dikonfirmasi mengenai nominal tersebut, Anang mengaku tidak mengetahui. "Saya tidak tahu kalau total biaya pelantikan sampai Rp 300 juta," katanya.

Personel pengamanan pelantikan juga bertambah. Semula Kapolres Banyumas, AKBP Hari Prasodjo mengatakan jumlah personel yang dikerahkan 670 orang. Namun, belakangan jumlah tersebut bertambah hingga 724 personel.

Terkait dana pengamanan ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Dwi Pindarto mengatakan, dana pengamanan pelantikan sudah masuk dalam dana pengamanan Pemilu Bupati secara keseluruhan.

"Dana pengamanan pilbup mencakup mulai dari proses Pilbup sampai dengan pelantikan pasangan bupati terpilih, sehingga nilai nominal yang pasti untuk pengamanan pelantikan saya tidak tahu, sebab teknisnya ada di Polres," jelasnya. hef-Tj

Marjoko dinilai tak punya 'sense of crisis'

PURWOKERTO - Pro dan kontra pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Marjoko-Ahmad Husain yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah, kian memanas. Kalangan DPRD menilai hal tersebut sebagai sebuah pemborosan.

Sementara pihak Marjoko menyatakan siap menanggung seluruh biaya pelantikan jika memang ada yang keberatan dengan nominal biaya pelantikan.

Ketua Komisi C DPRD Banyumas, H Subur Widadi BA, Selasa (8/4) mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak mempermasalahkan berapa pun besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelantikan, asalkan transparan. Namun, kondisi saat ini sebagian APBD tersedot untuk gaji pegawai. Sehingga perlu dilakukan penghematan dalam semua hal, termasuk anggaran untuk acara pelantikan bupati terpilih.

"Sekarang ini alokasi untuk belanja publik sangat minim, sehingga perlu penghematan. Kalau untuk acara pelantikan saja menelan biaya ratusan juta, ya sangat disayangkan," kata Subur.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Banyumas, Hendro Kuncoro. Menurut dia, besarnya anggaran pelantikan menunjukkan kalau bupati terpilih kurang memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis. Sekarang ini masyarakat Banyumas sedang dibelit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kalau bupati terpilih peka terhadap kesulitan ekonomi masyarakat, seharusnya pelantikan dilaksanakan secara sederhana saja dan tidak perlu menghambur-hamburkan APBD untuk biaya pelantikan," jelasnya.

Siap ambil alih
Menanggapi kontra atas biaya pelantikan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Marjoko, Wisnu Suhardono mengatakan, jika DPRD keberatan dengan besarnya alokasi anggaran untuk pelantikan, maka pihaknya siap mengambil alih. Pengusaha kelas internasional ini menegaskan, pihaknya tidak ingin dituding menggunakan fasilitas pemerintah untuk acara pelantikan.

"Saya tidak mau belum apaapa Pak Marjoko sudah dituding menggunakan uang negara untuk kepentingan kerabatnya. Karena itu, kalau memang ada pihak-pihak yang keberatan dengan besarnya biaya pelantikan, saya siap mengambil alih semua biaya," tegas Wisnu.

Lebih lanjut adik kandung Marjoko ini mengatakan, sebenarnya sikap DPRD sangat konyol. Mengingat alokasi anggaran pelantikan sudah disetujui oleh DPRD.

"Tidak mungkin eksekutif mengalokasikan anggaran tanpa persetujuan DPRD, jadi ini namanya konyol, menyetujui sendiri sekarang diprotes sendiri, " katanya. hef-T/wawasanj

Pelantikan Bupati Banyumas dilengkapi ’metal detector’

PURWOKERTO - Pelantikan pasangan bupati Banyumas terpilih, Mardjoko-Ahmad Husain, Jumat (11/4) pagi tadi, diwarnai pengamanan super ketat. Ruas jalan utama dari perempatan Palma dan Sawangan ditutup, hanya tamu undangan yang boleh melintas. Begitu pula dengan ruas Jalan Ragasemangsang dan Jalan Masjid. Selain itu tamu undangan juga harus melalui metal detector dan menyerahkan tas bawaan untuk diperiksa petugas. Kapolres Banyumas AKBP Hari Prasodjo mengatakan, sebanyak 724 personel dikerahkan untuk mengamankan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih. Personel gabungan dari TNI, Polri, Brimob dan Satpol PP tersebut dibagi dalam tiga ring.

Sementara itu sempat beredar isu boikot dari Fraksi PDIP. Isu tersebut santer terdengar sejak tadi malam hingga pagi tadi menjelang pelantikan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Banyumas, Bambang Pujianto kepada Wawasan menyatakan, pihaknya juga mendengar tentang isu boikot tersebut.

”Saya juga mendengar kabar tersebut, tetapi semua itu tidak benar. Buktinya sekarang beberapa anggota Fraksi PDIP sudah datang,” kata Bambang. ( wawasan )